radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Terkait polemik seleksi Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) di Seluma yang dilaksanakan Bawaslu Seluma.
Mantan Ketua Bawaslu Seluma Suryadi mengaku tengah berkoordinasi untuk melaporkan kinerja Bawaslu Seluma ke DPR RI dan Bawaslu RI.
BACA JUGA:HUT ke-21 Seluma, Bupati: Tugas Kita Melaksanakan Pembangunan!
Laporan yang akan disampaikan Suryadi berkaitan seleksi PKD yang diselenggarakan Bawaslu Seluma. Padahal seleksi PKD merupakan tugas dan kewenangan dari Panwascam.
"Kami sedang melakukan koordinasi untuk melaporkan Bawaslu Seluma ke Komisi II DPR RI dan Bawaslu RI. Perihal pengambil alihan seleksi PKD oleh Bawaslu, dimana hal itu merupakan tugas dan kewenangan dari Panwascam," tegas Suryadi.
BACA JUGA: 9 Desa Di Kaur Rawan Banjir Dadakan, Musim Hujan BPBD Imbau Warga Waspada
Suryadi mengatakan tahapan seleksi PKD yang saat ini dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu. Dijelaskan bahwa seleksi PKD merupakan kewenangan dari Panwascam. Bukan kewenangan Bawaslu.
Sementara Bawaslu Seluma sudah melaksanakan tahapan seleksi PKD dan memasuki tahap pemberkasan.
BACA JUGA:Warna Baru Pilkada 2024 di Bengkulu, Dempo Xler dan Ahmad Kanedi Maju Jalur Independent
Terkait tudingan Sekretaris Bawaslu Seluma jika Suryadi tidak memahami petunjuk teknis. Suryadi menegaskan juknis berada di bawah Undang-Undang. Seharusnya Bawaslu Seluma lebih mendahulukan Undang-Undang dan menyerahkan proses seleksi PKD kepada Panwascam.
Sebelumnya, Sekretaris Bawaslu Seluma, Trisno mengatakan Bawaslu berpedoman kepada Juknis seleksi PKD. Dalam Juknis Pemilu 2024, pengambilalihan kewenangan ini boleh sampai batas pengumuman tahapan wawancara.
BACA JUGA:Kasatpol PP Kembali Sentil Desa Kurang Maksimal Terapkan Perdes Ternak
"Karena sampai saat ini Panwascam belum dilantik. Jadi pengambilalihan hanya sementara," ujarnya. (rwf)