Program Beasiswa Dihentikan, Perangkat Desa di Provinsi Bengkulu Mengeluh ke Dewan

Perangkat desa di Provinsi Bengkulu mengeluh ke anggota DPRD Provinsi Bengkulu lantaran program beasiswa yang dihentikan Pemprov Bengkulu-Icha-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Puluhan perwakilan perangkat desa penerima program Beasiswa Kuliah Gratis mengeluh ke DPRD Provinsi Bengkulu atas dihentikannya program tersebut.
Kuliah gratis jenjang Strata Satu (S1) itu sebelumnya dicanangkan era Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
BACA JUGA:Alokasi DD Tahun 2026 Terancam Dipangkas, Fokus Mengentaskan Kemiskinan dan Kopdes
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Zainal mengatakan, jika pemberian beasiswa tersebut dituangkan dalam Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Bengkulu dengan Universitas Terbuka (UT) dan juga perangkat desa yang menjadi mahasiswa. Dalam perjanjian teraebut, beasiswa itu pun diberikan selama lima semester.
BACA JUGA:Pemkab Kaur Siapkan Anggaran Rp2,4 Miliar untuk Bibit Sawit GratisA
"Awalnya memang program tersebut di era Gubernur Rohidin Mersyah. Tapi setelah dijalakan, maka menjadi program pemda," kata Zainal, selasa (21/10/2025).
Zainal mengatakan, program ini sebanyak dua angkatan. Angkatan pertama 100 orang, namun yang tersisa hanya 97 orang saja dan sudah menjalani perkuliahan empat semester.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Siapkan Lahan 7 Hektare Bangun Sekolah Rakyat
Tiga lainnya, ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan ada yang diberhentikan. Lalu angkatan kedua berjumlah 100 orang, sudah menjalani dua semester dan sampai dengan saat ini seluruhnya masih bertahan.
BACA JUGA:Tahun Depan, Jam Kerja ASN Pemprov Bengkulu Bakal Dikurangi
"Jadi totalnya tinggal 197 orang saja lagi. Per orang yang mendapatkan program beasiswa ini, menerima Rp 2.700.000 per semester," jelas Zainal.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Dorong Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai
Pada Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat tunggakan satu semester yakni Rp 532.900.000. Zainal menyebut, DPRD merekomendasikan agar tunggakan satu semester bisa diselesaikan. Mengingat anggarannya juga tersedia di Kas Daerah (Kasda).
"Kita mendorong agar bisa terselesaikan. Karena ini bagian dari program pemerintah daerah," kata Zainal. (cia)