4.626 unit Rumah Di Kabupaten Kaur Dinyatakan Tak Layak Huni

radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kaur, jumlah rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten kaur mencapai 4.626 unit. Rumah tak layak huni ini tersebar di seluruh wilayah Kaur.

Pemkab Kaur berencana mengentaskan RTLH ini melalui Program Asta Cita Presiden Prabowo 3 Juta Rumah Gratis. 

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Selatan Desak Pemda Genjot PAD dari Pajak Galian C

Namun sayangnya sampai saat ini petunjuk dari pemerintah pusat terkait bantuan untuk penuntasan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu belum sampai ke Pemkab Kaur.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur, Dr. Ir Hiftario Syaputra ST, M.Si mengatakan, pengajuan bantuan RTLH sudah disampaikan beberapa waktu lalu dan saat ini masih dalam proses menunggu petunjuk lebih lanjut. 

BACA JUGA:21 Calon Komisioner KPID Bengkulu Akan Jalani Fit and Propertes

Pemkab Kaur berharap usulan itu disetujui, sehingga program pengentasan RTLH bisa berjalan sesuai rencana. 

"Soal pengajuan bantuan RTLH melalui program 3 juta rumah gratis presiden, kami masih menunggu petunjuk. Data sudah kita upload melalui OPD terkait," ujar Hifthario.

BACA JUGA:Jalani Observasi Kejiwaan, Pelaku Pembacokan Ibu dan 2 Anak Diinapkan Dua Minggu di RSJKO Bengkulu

Pemkab Kaur sangat berharap program ini bisa terealisasi mengingat masih banyaknya warga yang tinggal di RTLH. 

Pemkab Kaur telah mengajukan data lengkap terkait jumlah dan kondisi RTLH. Untuk menanggulangi persoalan ini menggunakan APBD Kaur, sepertinya kondisinya belum memungkinkan karena keterbatasan anggaran. 

BACA JUGA:Masyarakat Dipersilahkan Manfaatkan Hasil Alam Dari Blok Tahura, Tapi...

"Kami sangat optimis bantuan ini bisa mengucur ke Kabupaten Kaur. Karena data pendukung yang diajukan lengkap, dan memang sudah sangat layak untuk mendapatkan bantuan," tambah Hifthario.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Kaur melalui Dinas Perkim telah menyalurkan bantuan RTLH dari APBD, bantuan dari Pemprov, hingga bantuan langsung dari Kementerian.