Sidang Perdana Kasus Tukar Guling Lahan, JPU Beberkan Peran ME

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Sahri Senadi |

Kamis , 14 Nov 2024 - 19:26

Terdakwa kasus tukar guling lahan di Seluam menjalani sidang perdana -Icha-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Sidang perdana kasus dugaan korupsi tukar guling lahan seluas 19 hektar antara Pemkab Seluma dan ME tahun 2008, dengan agenda pembacakan dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Kamis (14/11). Sidang dipimpin ketua Majelis Hakim, Paisol.

Kasus ini mendudukan mantan Bupati Seluma, ME, mantan Ketua DPRD Seluma, RA, mantan Sekretaris Daerah Seluma, MT dan mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Seluma, Ja, sebagai terdakwa.

Keempatnya didakwa dalam pasal 2 Ayat (1) dan Subsidair Pasal Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta dakwaan kedua Pasal 12 Huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan dan juga memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara," kata JPU Kejari Seluma, Reki Afrizal. Dalam dakwaannya, JPU juga membeberkan peran keempat terdakwa.

Terdakwa ME alias UP yang menjabat Bupati Seluma tahun 2005 - 2010 diduga melakukan tukar guling lahan milik pemerintah yang terletak di area perkantoran Seluma. Padahal tanah yang diakui ME sebagai miliknya itu sudah dibebaskan tahun 2003 oleh Pemkab Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk Seluma untuk dijadikan lokasi perkantoran.

"Setiap administrasi tukar guling lahan tersebut atas perintah dan inisiatif terdakwa ME selaku bupati," kata Reki.

Untuk memperlancar hal tersebut, ME memerintahkan MT selaku Sekda dan juga pengelola barang milik daerah untuk membuat usulan tukar guling lahan. Meskipun usulan tersebut tanpa melampirkan alamat tanah, titik lokasinya, serta hasil kajian, tetap dilaksanakan oleh MT.

"Padahal itu menjadi salah satu syarat dalam proses tukar guling lahan," kata Reki. Sedangkan untuk terdakwa Ja selaku kepala BPN Seluma kala itu juga selaku tim penafsir, tidak melakukan tugasnya dan hanya menandatangani saja. Selain itu, proses tukar guling lahan dilakukan pada tahun 2008, tetapi hasil tafsirnya keluar pada tahun 2009.

sidang perdana kasus tukar guling lahan, jpu beberkan peran me                            radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - sidang perdana kasus dugaan korupsi tukar guling lahan seluas 19 hektar antara pemkab seluma dan me tahun 2008, dengan agenda pembacakan dakwaan digelar di pengadilan negeri tipikor bengkulu, kamis (14/11). sidang dipimpin ketua majelis hakim, paisol. 
kasus ini mendudukan mantan bupati seluma, me, mantan ketua dprd seluma, ra, mantan sekretaris daerah seluma, mt dan mantan kepala kantor badan pertanahan nasional (bpn) seluma, ja, sebagai terdakwa.
baca juga:peringatan hkn ke 60, kaur gelar jalan sehat dan senam bertabur hadiah
keempatnya didakwa dalam pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, serta dakwaan kedua pasal 12 huruf i undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:rumah tukang bangunan di bengkulu selatan hangus dilalap api
"terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan dan juga memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara," kata jpu kejari seluma, reki afrizal. dalam dakwaannya, jpu juga membeberkan peran keempat terdakwa. 
baca juga:pengangguran masih tinggi, dewan dorong perkuat permodalan dan pelatihan
terdakwa me alias up yang menjabat bupati seluma tahun 2005 - 2010 diduga melakukan tukar guling lahan milik pemerintah yang terletak di area perkantoran seluma. padahal tanah yang diakui me sebagai miliknya itu sudah dibebaskan tahun 2003 oleh pemkab bengkulu selatan sebagai kabupaten induk seluma untuk dijadikan lokasi perkantoran. 
baca juga:berhasil selesaikan target kasus pertanahan, kapolda bengkulu dapat pin emas 
"setiap administrasi tukar guling lahan tersebut atas perintah dan inisiatif terdakwa me selaku bupati," kata reki. 
untuk memperlancar hal tersebut, me memerintahkan mt selaku sekda dan juga pengelola barang milik daerah untuk membuat usulan tukar guling lahan. meskipun usulan tersebut tanpa melampirkan alamat tanah, titik lokasinya, serta hasil kajian, tetap dilaksanakan oleh mt. 
baca juga:terjadi kondisi darurat bencana, hubungi kontak layanan ini
"padahal itu menjadi salah satu syarat dalam proses tukar guling lahan," kata reki. sedangkan untuk terdakwa ja selaku kepala bpn seluma kala itu juga selaku tim penafsir, tidak melakukan tugasnya dan hanya menandatangani saja. selain itu, proses tukar guling lahan dilakukan pada tahun 2008, tetapi hasil tafsirnya keluar pada tahun 2009. 
baca juga:dukung kesejahteraan keluarga, berikan pemahaman phbs
"artinya tafsirnya belakangan, harusnya tafsirnya duluan," kata reki. untuk peran ra, reki menyebut, setelah ada usulan tukar guling lahan itu, me mengajukan persetujuan kepada dprd seluma, dalam hal ini ra yang menjabat ketua dprd seluma.
ra kemudian menandatangi surat keputusan dprd nomor 19 tahun 2008 tentang pesertujuan tentang tukar menukar barang daerah tertanggal 12 november tahun 2008.
baca juga:kesbangpol mulai proses pencairan dana banpol
surat keputusan itu dikeluarkan tanpa melampirkan hasil tafsir dari panitia penafsir dan kajian dari panitia kegiatan. selain itu, surat itu juga tanpa melalui rapat paripurna, yang menjadi salah satu syarat dikelaurkannya putusan. 
"istilahnya dikeluarkan secara individu. hal ini bertentangan dengan pasal 91 perpres nomor 25 tahun 2004 sebagaimana diubah nomor 53 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib dprd" kata jpu. 
baca juga:ketua kpu: ppk kena gangguan mental, sudah tak peduli!
atas perbuatan empat terdakwa ini, negara dirugikan sebesar rp19,5 miliar. nilai kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara (kn) oleh kantor akuntan publik, yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah kurang lebih 199.681 meter persegi karena adanya kegiatan tukar guling lahan aset pemkab seluma di kelurahan sembayat tahun 2008.
setelah mendengarkan pembacaan dakwaan, ra dan me mengajukan ssepsi. pembacaan esepsi akan dibacakan pada persidangan kamis pekan depan. 
baca juga:listrik sering padam, manager pln temui pjs bupati
me melalui kuasa hukumnya ahmad syahrul mengatakan, pihaknya mempertanyakan validitas data yang didakwakan oleh jpu. "antara yang sudah dibebaskan bengkulu selatan, itu tidak jelas tergambar. kalaupun ada peta, apakah termasuk yang di dalam 19 hektar yang ditukar guling atau tanahnya berbeda," kata ahmad. 
ahmad menyebut, tidak ada berita acara terhadap penyerahan pembebasan lahan yang dilakukan pemkab bengkulu selatan. ahmad juga menilai permasalahan tukar guling itu belum selesai dan masih digugat di pengadilan negeri manna, bengkulu selatan. 
baca juga:simak! ini jenis politik uang, paket sembako dan token listrik termasuk
"penyerahan dari pemkab seluma kepada me belum terealisasi. terhadap 19 hektar tanah yang ditukar gulingkan negara belum ada dibebaskan dan belum ada dirugikan," kata ahmad. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 15 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan