Beban APBD Seluma Tahun 2026 Semakin Berat

Kamis 14 Aug 2025 - 17:58 WIB
Reporter : Fauzan
Editor : Sahri

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Beban keuangan daerah Pemkab Seluma tahun 2026 mendatang dipastikan semakin berat. Karena ada tambahan CPNS serta tenaga PPPK.

Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Pemkab Seluma untuk mencari sumber anggaran untuk pembiayaan pembayaran gaji ASN yang meliputi tenaga PPPK dan CPNS. 

BACA JUGA:SK PPPK Seluma Masih Tunggu Pertek BKN

Pada tahun 2026, Pemkab Seluma sudah harus membayarkan gaji 901 CPNS Seluma secara penuh.

Karena tahun 2026 para CPNS sudah melakukan prajabatan. Sehingga diangkat penuh menjadi PNS. Serta berhak mendapatkan gaji 100 persen.

Berbeda dengan status CPNS saat ini karena gaji baru 80 persen yang dibayarkan. 

"Untuk tahun 2026 dipastikan beban keuangan daerah akan semakin berat. Karena tentunya gaji CPNS sudah harus dibayarkan penuh setelah mereka diangkat menjadi PNS.

Ditambah lagi harus dibayarkan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bagi seluruh CPNS yang sudah diangkat menjadi PNS," tegas Pj Sekda Seluma Deddy Ramdhani.

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Selatan Gelar Rapat Paripurna Istimewa HUT ke 80 RI

Selain beban keuangan untuk pembayaran gaji PNS baru beserta TPP. Pemkab Seluma juga harus membayar gaji tenaga PPPK tahap I. Dimana besaran gaji yang harus dibayarkan sudah sesuai dengan SK Menteri Keuangan yang mengatur besaran gaji PPPK. 

"Untuk tahun 2025 ini saja belanja pegawai sudah diatas 60 persen. Belum lagi nanti kalau ditambah dengan PNS baru serta tenaga PPPK. Jadi tahun 2026 dipastikan beban anggaran semakin berat," tegas Pj Sekda. 

Menurut Deddy, kondisi ini memerlukan perencanaan anggaran yang matang agar kenaikan belanja pegawai tidak mengganggu alokasi untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mengimbangi kebutuhan anggaran belanja.

BACA JUGA:Toyota Agya 2026, City Car Irit dengan Desain Sporty dan Fitur Lengkap

Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang cukup. Sehingga pembangunan dan program pelayanan masyarakat tidak terhambat meski beban belanja pegawai meningkat. (rwf)

Kategori :