radarselatan.bacakoran.co - JAKARTA, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU),
sekurang-kurangnya harus menyiapkan tiga langkah untuk mengatur kampanye di media sosial selama masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
BACA JUGA:Kampanye, Paslon Bupati - Wabup Wajib Sesuai Zona
BACA JUGA:Pergi Mancing, Murid SD Di Seluma Meninggal Dunia, Diduga Tergelincir dan Tenggelam
Terutama aturan tentang berita bohong, fitnah dan kampanye hitam yang dapat menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.
"Yang pertama, melakukan sosialisasi terkait timeline kampanye, terutama kampanye di media sosial yang sering kali terkaburkan timeline kampanye-nya. Pada masa tenang justru banyak kampanye beredar," kata Annisa.
BACA JUGA:34 Jam Kandas, Kapal Kargo GCS Georgia Sejahtera Belum Dapat Dievakuasi
BACA JUGA:Perhatian Tuk Paslon dan Tim, Ini Larangan yang Harus Dihindari Saat Melakukan Kampanye
Kemudian dia menyebut langkah kedua yakni KPU harus secara aktif menjalin kerja sama dengan penyedia platform media sosial,
agar mencegah disinformasi dan juga ujaran kebencian kepada salah satu pasangan calon (paslon). Namun, jelas Annisa, KPU harus membuat definisi jelas terkait konten yang masuk kategori untuk di take down.
BACA JUGA:Wisata Alam Curug Goong di Mandalawangi Pandeglang, Air Terjun Yang Jerinih dan Indah
BACA JUGA:Keindahan Pantai Lange Di Aceh, Pantainya yang Mempesona, Fenomena Air Mancur Alami
"Langkah ketiga, perlu ada transparansi terkait dana kampanye yang transparan, dibuka selebar-lebarnya guna keperluan prebunking dan debunking, serta untuk mewujudkan kampanye yang berintegritas," ujar peneliti perempuan tersebut.
Selain tiga hal itu, menurut Annisa, KPU juga harus bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), untuk melakukan pengawasan terhadap proses kampanye.