Pemkab Bengkulu Selatan Fokuskan APBD 2026 pada Pelayanan Dasar, Transparansi, dan Efisiensi Anggaran

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pemda Bengkulu Selatan menetapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan menitikberatkan pada prioritas pelayanan dasar, optimalisasi belanja operasi, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam penyusunan anggaran, Pemerintah Daerah memfokuskan prioritas belanja pada tiga sektor utama. Yaitu bidang kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

BACA JUGA:Pembangunan Jalan Tawang Rejo Terus Dikebut

Pada sektor kesehatan, perhatian besar diberikan pada peningkatan pelayanan RSHD Manna, termasuk penyediaan obat-obatan dan sarana medis.

Kemudian di bidang infrastruktur, pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi jalan, jembatan, dan irigasi untuk memperlancar akses masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi.

BACA JUGA:Anggaran Terbatas, PPPK Paruh Waktu Di Seluma Tidak Digaji Sesuai UMP

Sedangkan di sektor pendidikan, Pemda berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, menegaskan bahwa APBD tahun 2026 harus benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.

“Anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi janji pemerintah kepada rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat. Tidak boleh ada belanja yang hanya habis di administrasi tanpa terlihat hasilnya di lapangan,” kata Wabup saat hadir di rapat paripurna DPRD Bengkulu Selatan, Senin 20 Oktober 2025.

BACA JUGA:Pemdes Manggul Dukung Penuh Program Bangga Kencana

Wabup memastikan proses penganggaran tahun 2026 akan lebih terbuka dan melibatkan pengawasan publik.

“Kami ingin masyarakat ikut mengawal. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Transparansi adalah kunci kepercayaan,” imbuh Wabup.

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026. Belanja diproyeksi sebesar Rp1,096 Triliun. Pemerintah tetap menjaga porsi belanja operasi untuk mendukung keberlangsungan pelayanan publik seperti gaji pegawai, barang dan jasa, hibah kepada lembaga masyarakat, serta bantuan sosial. 

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Selatan Minta Pengawasan Pembangunan Dimaksimalkan