Banyak Sampah Berserakan di Bengkulu Selatan, Ternyata Buang Sampah ke TPA Harus Bayar

Reporter: Gio |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 13 Oct 2025 - 19:35

BERSERAKAN: Salah satu TPA liar di wilayah Bengkulu Selatan yang berada di tepi jalan lintas nasional-Gio-radarselatan.bacakoran.co

banyak sampah berserakan di bengkulu selatan, ternyata buang sampah ke tpa harus bayar                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - banyak sampah berserakan di wilayah kabupaten bengkulu selatan. ternyata buang sampah ke tempat pembuangan akhir (tpa) harus bayar. 
persoalan sampah kembali menjadi sorotan masyarakat kabupaten bengkulu selatan. dalam beberapa pekan terakhir, pemandangan sampah berserakan di pinggir jalan, bantaran sungai, hingga lahan kosong semakin sering terlihat.
baca juga:revitalisasi taman remaja, pemprov harapkan dukungan pusat
kondisi ini memicu keresahan warga yang menilai pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah belum berjalan maksimal. 
minimnya fasilitas yang tersedia untuk tempat masyarakat membuang sampah. serta penarikan retribusi di tpa menjadi sumber penyebab tpa liar bertebaran dimana-mana.
kepala dinas lhk kabupaten bengkulu selatan, haroni, sp, membenarkan adanya retribusi pembuangan sampah ke tpa. 
penarikan retribusi tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan yang diatur dalam perda. retribusi tersebut menjadi salah satu sumber pad. di tahun 2025 ini, dinas lhk menargetkan pad dari retribusi tersebut sebesar rp150 
baca juga:tkd dipotong, wagub bengkulu harap pusat bantu dengan dana inpres
masyarakat diwajibkan membayar iuran bulanan untuk setiap jenis sumber sampah. untuk sampah rumah tangga dikenakan biaya sebesar rp5 ribu per bulan, kantor rp10 ribu tempat usaha rp25 ribu, dan perusahaan rp50 ribu per bulan. 
“retribusi ini bukan semata-mata untuk membebani masyarakat. dana tersebut masuk sebagai penyumbang pad untuk pendapatan daerah. salah satu peruntukan anggaranya adala digunakan untuk operasional pengangkutan, perawatan kendaraan, dan pengelolaan tpa,” ujar haroni.
dijelaskan haroni, bagi masyarakat yang ingin membuka jasa angkut sampah. wajib membuat kontrak atau mou dengan dinas lhk, jika tidak ada mou, maka sampah tidak boleh dibuang ke tpa padang gilang, milik dinas lhk. 
dari kontrak yang dibuat, dinas lhk mewajibkan pihak terkait membayar rp5 ribu per bulan untuk satu rumah. jika ada 100 rumah, maka setoran wajib per bulan rp500 ribu.
baca juga:beasiswa leadership masih dibuka, buruan daftar! 
tapi, lanjut haroni, jika ada masyarakat secara pribadi yang ingin membuang sampah bisa dibuang ke kontainer sampah milik dinas lhk yang tersebar dibeberapa lokasi. 
di antaranya di pasar ampera, di arah jembatan air manna ketaping, dan di pasar kutau. itu gratis, tidak dipungut biaya.
namun penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima masyarakat. banyak warga menilai kebijakan retribusi justru kontraproduktif karena membuat sebagian masyarakat enggan membuang sampah ke tempat yang semestinya.
“kalau mau lingkungan bersih, jangan malah dipersulit. masa buang sampah ke tpa saja harus bayar? seharusnya gratis, apalagi ini program prioritas bupati,” keluh hadi kusuma, warga kecamatan pasar manna.
baca juga:pemprov bengkulu siapkan bandara fatmawati layani langsung ke mekkah 
masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya bupati bengkulu selatan rifai tajudin, s.sos, turun tangan mengevaluasi kebijakan ini. terlebih penanganan sampah selama ini selalu masuk dalam program unggulan daerah.
“kalau pembersihan sampah jadi prioritas pemerintah, seharusnya masyarakat didukung, bukan dibebani,” tambah warga lainnya.
pemda bengkulu selatan disarankan meninjau ulang pendekatan pengelolaan sampah. retribusi memang dibenarkan secara aturan, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial dan edukasi masyarakat.
daripada menarik tarif di awal, sebaiknya pemerintah gencarkan dulu edukasi dan perluas layanan pengangkutan gratis. setelah masyarakat sadar dan sistem berjalan baik, barulah retribusi diterapkan.
baca juga:infrastruktur jalan desa tinggi ari ditingkatkan 
masyarakat kini menantikan langkah cepat pemerintah. jika retribusi tidak dikaji ulang dan pengawasan terhadap pembuangan sampah liar tidak diperketat, maka persoalan sampah dikhawatirkan semakin sulit dikendalikan dan merusak citra daerah. (yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 14 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan