Penataan Aset Pemda Bengkulu Selatan Dilakukan Bertahap

JELASKAN : Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto menjelaskan terkait penataan aset Pemkab Bengkulu Selatan-wawan-radarselatan.bacakoran.co
RadarSelatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk terus melakukan penataan aset bergerak maupun tidak bergerak akan dilakukan secara bertahap.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, sebagai langkah penting untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat, tertata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yevri, penataan aset akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem administrasi daerah.
BACA JUGA:Bersama Satlantas, Satpoldam Siap Tertibkan Siswa Pengguna Knalpot Brong
“Langkah awal tentu kita lakukan setelah adanya penyegaran atau mutasi di OPD. Dari sana baru kita tindaklanjuti, apakah nanti dibentuk tim khusus atau cukup dengan menyurati OPD terkait penataan aset,” jelas Yevri.
Ia menekankan, penataan aset tidak bisa dilakukan terburu-buru tanpa mekanisme yang jelas. Strategi yang disusun harus sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas agar seluruh aset bergerak dikelola secara transparan.
“Tujuan kita adalah memastikan aset bergerak benar-benar dikelola dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Yevri.
BACA JUGA:Dinas Satpoldam Bengkulu Selatan Akam Cek Kesiapan Armada Pemadam Mini di Desa
Selain itu, penataan aset bergerak ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sekaligus meminimalisir potensi permasalahan aset di kemudian hari.
“Semua langkah yang kita lakukan ini untuk kebaikan bersama, sekaligus menjaga agar aset daerah bisa bermanfaat secara optimal bagi masyarakat,” tutur Yevri.
BACA JUGA:Satpol PP Bengkulu Selatan Butuh Senjata Bius Untuk Tangani Ternak Liar
Dengan langkah ini, Pemkab Bengkulu Selatan berharap seluruh OPD dapat bekerja lebih efisien dan aset daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. (one)