Tingkatan Transparasi Gelar Pembahasan MCP KPK

radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 untuk memperkuat pencegahan korupsi di daerah.

Nah terkait hal itu Kabupaten Kaur menggelar rapat pembahasan MCP KPK Tahun 2025 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. 

BACA JUGA:Polisi Perketat Pengawasan SPBU untuk Mencegah Penimbunan BBM

Rapat ini dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bepperida) Kaur, Perwakilan Dinas Kominfo, dan perwakilan Inspektorat Kaur sejak Senin 26 Mei 2025. 

"MCP ini adalah penilai dari KPK terkait strategi dalam pencegahan korupsi suatu daerah," kata Kepala Bapperida Kabupaten Kaur, Dr. Hiftario Syahputra, M.Si Selasa, 27 Mei 2025.

Diketahui, Kabupaten Kaur mendapatkan nilai kategori rendah se-Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi indikator-indikator yang menjadi kendala pada perencanaan ini. 

BACA JUGA:Antrean Panjang Kendaraan di SPBU Kepala Pasar Kaur , Pembelian BBM Dibatasi

"Maka dari itu, indikator-indikator yang menjadi kendala pada perencanaan ini harus disinkronisasikan hari ini," jelas Hiftario. 

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah penguatan pengawasan internal dan meningkatkan transparansi. 

"Kami meminta harus kerja sama dengan Dinas Kominfo dan Persandian, terutama tentang update RKPD dan Rencana Kerja harus ditampilkan di website resmi Kabupaten Kaur," tambahnya.

MCP 2025 diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi korupsi dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah dalam mengakses terkait dengan rencana kerja kedepannya. 

BACA JUGA:Anggota Satgas TMMD Ke-124 Kodim 0408 Bengkulu Selatan dan Warga Kebut Pembuatan Prasasti

"Kami berharap target MCP di tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik," kata Hiftario. (jul)