Pemprov Terima WTP PSH, BPK Masih Temukan Permasalahan

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Sahri Senadi |

Senin , 26 May 2025 - 19:06

Gubernur Bengkulu menerima LKPD tahun anggaran 2024 dari BPK-Icha-radarselatan.bacakoran.co

Arif mengatakan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam LHP.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," ujar Arif.

Berdasarkan data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, posisi per Semester II 2024 pada Provinsi Bengkulu adalah sebesar 62,05 persen. Hal ini masih jauh dari target rata-rata nasional sebesar 75,00 persen.

"BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," kata Arif.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan, Pemprov Bengkulu akan menindaklanjuti temuan tersebut.

"Yang menjadi catatan sudah disampaikan, saya ucapkan terima kasih pak sekda dan jajaran terutama inspektorat" kata Helmi. (cia)

pemprov terima wtp psh, bpk masih temukan permasalahan                             radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - badan pemeriksa keuangan (bpk) memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal (wtp psh) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi bengkulu tahun 2024. paragraf psh yaitu suatu paragraf yang tercantum dalam laporan pemeriksa yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan, yang menurut pertimbangan pemeriksa, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. penyerahan opini wtp psh tersebut diserahkan pada rapat paripurna dprd provinsi bengkulu, senin (26/5).
kepala bpk perwakilan provinsi bengkulu, arif agus, s.e., m.m., ak., cpa., csfa mengatakan, hal yang membuat terjadinya psh dalam pemberian opini ini adalah belanja modal gedung dan bangunan. belanja modal modular operating theater (mot) pada rsud m. yunus tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan bayar sebesar rp949,02 juta. dari jumlah tersebut telah dipulihkan ke kas daerah sebesar rp260 juta.
baca juga:1.116 nelayan tercover bpjs ketenagakerjaan, pemkab seluma siapkan iuran rp 150 juta
pada belanja modal aset tetap lainnya pengadaan buku melalui aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah (siplah) terdapat kelebihan pembayaran sebesar rp264,41 juta. dari jumlah tersebut telah dipulihkan seluruhnya ke kas daerah sebesar rp264,41 juta.
baca juga:bupati seluma sebut program lambat jalan karena banyak kepala opd takut tidak ditugaskan lagi
"belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dua paket pekerjaan pembangunan jaringan distribusi spam regional di dinas putr menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar rp7,23 miliar. dari jumlah tersebut telah dipulihkan seluruhnya ke kas daerah sebesar rp7,23 miliar," kata arif. 
baca juga:pemkab kaur usulkan bantuan mobil damkar ke pemprov dki jakarta dan jawa barat
selain itu, bpk juga melaporkan permasalahan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain, belanja perjalanan dinas pada 34 skpd tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar rp3,43 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp1,17 miliar. terdapat juga permasalahan belanja modal lainnya, yaitu pada enam skpd terdapat kurang volume dan ketidak sesuaian spesifikasi kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar rp3,17 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp33,38 juta.
baca juga:ternak berkeliaran di kaur ditembak pakai obat bius 
bendahara pengeluaran sekretariat dprd tidak dapat mempertanggungjawabkan belanja sebesar rp3,97 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp424,30 juta. pelaksanaan disiplin anggaran terkait pengendalian defisit apbd dan utang jangka pendek lainnya belum memadai, sehingga mengakibatkan risiko tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemprov bengkulu. 
baca juga:identitas lelaki misterius yang meninggal di nasal teridentifikasi, ternyata warga lampung
alokasi anggaran belanja jasa iklan/reklame film, dan pemotretan ta 2024 sebesar rp56,06 miliar belum sepenuhnya disusun sesuai skala prioritas, sehingga mengakibatkan anggaran belanja daerah pemprov bengkulu tidak efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah. 
"diantaranya ditunjukkan dengan belum terpenuhinya alokasi anggaran mandatory spending untuk belanja infrastruktur pelayanan publik," kata arif.
baca juga:stitq bengkulu selatan terus upayakan program kuliah s2
arif mengatakan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam lhp.
baca juga:guru satuan pendidikan paud dan tk wajib ada rpp
"pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima," ujar arif. 
berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (tlrhp) bpk, posisi per semester ii 2024 pada provinsi bengkulu adalah sebesar 62,05 persen. hal ini masih jauh dari target rata-rata nasional sebesar 75,00 persen. 
baca juga:pembagian ijazah ditaksir juli, sekolah harus teliti penulisan data siswa
"bpk berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd," kata arif.
baca juga:usulan usia pensiun asn 70 tahun belum bisa terealisasi dalam waktu dekat
gubernur bengkulu, helmi hasan mengatakan, pemprov bengkulu akan menindaklanjuti temuan tersebut. 
"yang menjadi catatan sudah disampaikan, saya ucapkan terima kasih pak sekda dan jajaran terutama inspektorat" kata helmi. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 27 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan