Pemprov Bengkulu Optimalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan

radarselatan.bacakoran.co - BENGKULU, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendorong perusahaan, badan usaha, serta perorangan agar turut berkontribusi dalam optimalisasi layanan kesehatan melalui mekanisme bantuan pihak ketiga.

Salah satu upaya yang telah dijalankan adalah Program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Srikandi) yang melibatkan pemerintah daerah dan sektor swasta.

BACA JUGA:Polres Pantau Stok Bahan Pangan dan Cegah Penimbunan Jelang Idul Fitri

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar mengatakan Pemprov bersama BPJS Kesehatan terus berupaya mengoptimalkan capaian Universal Health Coverage (UHC) dan memastikan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

"Upaya ini dengan menerapkan skema iuran dengan melibatkan pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN," kata Khairil, Selasa (25/3/2025).

BACA JUGA:Kebakaran Ludeskan Rumah Warga Padang Niur, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Khairil mengatakan, upaya Monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu bersama Pemprov Bengkulu serta pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah provinsi.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Bengkulu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan gratis.

BACA JUGA:Jaksa Panggil 9 Mantan Pejabat Seluma, Masih Terkait Kasus Pembebasan Lahan

"Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdaftar tetap berstatus aktif," kata Khairil. 

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Syafrudin Imam Negara menjelaskan, saat ini Program Srikandi masih dalam tahap sosialisasi secara masif.

BACA JUGA:ASN Diingatkan Tidak Tambah Libur Idul Fitri

Terkait mekanisme program ini, badan usaha yang bersedia berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam program JKN akan mengikuti skema pembiayaan yang telah ditentukan. 

"Skema ini kami tawarkan kepada badan usaha agar melalui semangat gotong royong, beban pembiayaan kesehatan masyarakat dapat dikurangi, sekaligus meringankan anggaran pemerintah," kata Syafrudin. (cia)