Percepatan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024 Segera Diumumkan

RadarSelatan.bacakoran.co - Pemerintah masih belum mengeluarkan kebijakan terbaru terkait polemik penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi untuk merespons protes dari tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahap 1, serta calon CPNS 2024 yang keberatan dengan jadwal pengangkatan pada Oktober 2025.

BACA JUGA:Ini Dia Jadwal Terbaru Penerbitan NIP CPNS dan PPPK 2024 Pasca Penyesuaian KemenPAN RB

BACA JUGA:Pengangkatan PPPK Diundur, 1.825 Honorer di Kaur Akan Terima Gaji Sebelum Lebaran

Presiden RI Prabowo Subianto turut menegaskan bahwa pemerintah sedang menangani permasalahan ini.

"Ya saat ini sedang di urus," Kata Prabowo sambil memberikan gestur jempol sebagai tanda bahwa aturan mengenai pengangkatan CASN 2024 tengah dibahas.

Dalam perkembangan terbaru, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa keputusan mengenai percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 akan diumumkan paling lambat pekan depan.

BACA JUGA:Tolak Keputusan KemenPAN-RB Calon PPPK Datangi DPRD Seluma

BACA JUGA:Pengangkatan Ditunda, NIP PPPK Tetap Diusulkan

"Untuk saat ini kita sedang menunggu hasilnya mungkin paling lambat minggu depan," ujar Dasco

Menurut Dasco, DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR.

Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah pelaksanaan simulasi percepatan dan pembenahan pendataan.

DPR berharap agar pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dipercepat sehingga seluruhnya dapat diangkat pada tahun 2025.

BACA JUGA:Lolos Seleksi CPNS dan PPPK 2024 Harus Bersabar, Seperti Ini Isi Surat BKN

BACA JUGA:Penundaan Pengangkatan PPPK 2024 hingga 2026, Honorer Daerah Siap Bergerak ke Jakarta

Sebelumnya, pemerintah berencana mengundur pengangkatan CPNS 2024 ke Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK 2024 ke Maret 2026.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan bahwa keputusan ini diambil guna memperbaiki berbagai tantangan dalam pengadaan CASN serta penataan ASN secara menyeluruh.