Kemendagri Terbitkan Surat Baru Terkait PPPK Paruh Waktu, Honorer Berpeluang Selamat

Reporter: Andri Irawan |

Editor: Andri Irawan |

Selasa , 18 Feb 2025 - 13:02

Kemendagri Terbitkan Surat Baru Terkait PPPK Paruh Waktu, Honorer Berpeluang Selamat-istimewa-

kemendagri terbitkan surat baru terkait pppk paruh waktu, honorer berpeluang selamat                            radarselatan.bacakoran.co - kementerian dalam negeri (kemendagri) telah menerbitkan surat terbaru yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
surat ini memberikan harapan bagi tenaga honorer yang sebelumnya telah mengalami pemutusan hubungan kerja (phk).
baca juga:pemprov bengkulu upayakan 4.019 tenaga honorer diangkat pppk paruh waktu
surat bernomor 900.1.1/664/keuda tertanggal 14 februari 2025 tersebut ditandatangani oleh plt. direktur jenderal bina keuangan daerah kemendagri, horas panjaitan, dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, serta wali kota di indonesia.
horas menegaskan surat ini diterbitkan sebagai respons atas pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah terkait penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu.
baca juga:info penting bagi calon pppk tahap i, nip segera terbit, ini penjelasan bkd
surat ini juga merujuk pada pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), yang mengamanatkan bahwa pegawai non-asn harus ditata ulang paling lambat desember 2024.
dalam surat tersebut, kemendagri memberikan empat arahan penting, yaitu:
1. pegawai non-asn yang masih mengikuti seleksi
baca juga:terdakwa begal payudara, tenaga pppk dinkes seluma mulai disidangkan
pegawai non-asn yang sedang dalam proses seleksi tetap bekerja dan menerima gaji sesuai besaran sebelumnya. pendanaan gaji ini dianggarkan dalam belanja jasa.
2. penganggaran gaji pppk
setelah pengangkatan resmi, gaji pppk dianggarkan sesuai dengan keputusan kemendagri mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah.
baca juga:pemkab seluma belum terima pengunduran diri kades dan perangkat yang lulus pppk
3. larangan pengangkatan non-asn baru
jika pemerintah daerah tetap mengangkat pegawai non-asn di luar ketentuan yang berlaku, maka gaji mereka tidak dapat dianggarkan dari dana pemerintah daerah.
4. honorer yang tidak terdaftar dalam database bkn
baca juga:formasi sudah terisi, peserta seleksi pppk tahap ii di bengkulu selatan diangkat pppk paruh waktu
pegawai non-asn yang belum terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn) tetapi masih mengikuti seleksi, tetap dapat menerima pengalokasian dan pembayaran gaji. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Selatan 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan