DPMD Seluma Masih Data Kades dan Perangkat Desa Lulus PPPK

Reporter: Fauzan |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 03 Feb 2025 - 19:27

Kepala DPMD Seluma Nopetri Elmanto-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

dpmd seluma masih data kades dan perangkat desa lulus pppk                            radarselatan.bacakoran.co, tais - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma tengah mendata berapa banyak kades, perangkat desa dan bpd yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap pertama. 
kepala dpmd seluma nopetri elmanto mengaku telah memerintahkan bidang pemerintahan untuk berkoordinasi dengan kecamatan agar mendata kades, perangkat desa, dan bpd yang dinyatakan lulus pppk.
baca juga:pemkab seluma siap hibahkan lahan 21 hektar untuk pendirian denzipur
apalagi belum ada satupun kades, perangkat desa dan bpd yang melapor secara resmi ke dpmd seluma jika mereka lulus seleksi pppk.
"sampai saat ini kami baru mendata. kades dan perangkat di desa mana saja yang dinyatakan lulus pppk," ujar kadis pmd.
mengingat saat ini masih proses verifikasi pemberkasan pppk tahap 1 yang dinyatakan lulus.
maka dari itu pendataan ini penting dilakukan, setelah itu, kades dan perangkat desa maupun bpd yang lulus pppk wajib segera melakukan pengunduran diri.
baca juga:rp 1,8 miliar untuk pengadaan mobnas bupati dan wakil bupati
"jadi setelah kami lakukan pendataan, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus pppk wajib menyampaikan surat pengunduran diri," tegasnya. 
sementara itu,  hasil koordinasi pemkab seluma ke kemenpan-rb, pihak kemenpan-rb tidak mempermasalahkan status kades atau perangkat desa yang lulus pppk
hal ini diungkapkan asisten iii pemkab seluma, riduan sabrin. dirinya mengatakan tidak ada aturan yang mengikat  terkait hal itu. sehingga diperbolehkan untuk memilih.
baca juga:dinas perkimhub seluma segera usulkan proposal pembangunan rusun
menurutnya kades dan perangkat desa yang dinyatakan lulus saat mengikuti seleksi pppk status sebagai honor tenaga sukarela (tks).
namun tinggal lagi kebijakan dari bupati seluma dalam menyikapi hal ini, bersedia menandatangani  sk pengangkatannya sebagai pppk atau tidak.
"honorer tenaga sukarela itu bukan jabatan jadi terkait persoalan itu tidak perlu lagi dipermasalahkan, karena kemenpan- rb saja memperbolehkan. honorer tenaga sukarela itu bukan jabatan, jadi ya diperbolehkan," ujarnya
baca juga:jelang putusan mk, begini respon gusnan dan rifai
maka dari itu, untuk yang bersangkutan  diminta untuk segera membuat surat pengunduran diri. "jadi silahkan yang bersangkutan segera membuat surat pengunduran diri," pungkasnya. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan