Pengelolaan Sawit Harus Dikawal Bersama! Apkasindo Dukung Kebijakan Prabowo!

Radarselatan.bacakoran.co - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo), Gulat ME Manurung, menyatakan bahwa 17 juta petani sawit mendukung penuh gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pengelolaan sawit yang harus dikawal bersama.

"Kebijakan tentang pengelolaan sawit harus dikawal bersama oleh presiden Prabowo harus diberikan apresisi, sebanyak 17 juta lebih kepala keluarga petani sawit dari Sabang sampai Maraoke mendukung kebijakan ini," kata Gulat.

BACA JUGA:Jual Bibit Sawit Ilegal, Warga Bengkulu Selatan Dipenjara 5 Bulan dan Denda Rp100 Juta

BACA JUGA:4.300 Bidang Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Bengkulu Selatan Didata

Menurut Gulat, kelapa sawit adalah anugerah bagi Indonesia. Negara-negara lain sangat menginginkan sawit dapat tumbuh di wilayah mereka, tetapi produktivitasnya jauh di bawah standar ekonomis.

Gulat juga menyoroti perlunya regulasi yang kokoh untuk melindungi sawit sebagai komoditas strategis nasional.
Ia menilai bahwa selama ini, sawit sering kali disudutkan tanpa perlindungan yang memadai.

Strategi Peningkatan Produktivitas Sawit

Gulat menjelaskan bahwa arahan Presiden mengenai pembukaan kebun sawit baru harus dimaknai secara luas, yaitu untuk meningkatkan produktivitas sawit melalui dua pendekatan:

BACA JUGA:Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia, Berawal 4 Biji, Menjadi Negara Penghasil Sawit Terbesar Dunia

BACA JUGA:Prediksi Harga Sawit Awal Tahun 2025, Petani Sawit Harus Kencangkan Ikat Pinggang, Harga Diprediksi Turun

1. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau sering disebut replanting.
2. Program intensifikasi ini memungkinkan produktivitas sawit rakyat meningkat hingga 3-4 kali lipat.

Ekstensifikasi atau Penambahan Luas Lahan

Menurut Gulat, peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan tanah yang terdegradasi, lahan eks tambang, atau kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, seperti yang direkomendasikan oleh riset Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB tahun 2023.

Tantangan Kebijakan Baru

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Turun Rp400 Per Kilogram, Tahun Baru Pabrik Tutup

BACA JUGA:Selangkah Lagi, Tsk Korupsi DD Jeranglah Tinggi Dijebloskan ke Penjara

Presiden Asian Society of Agricultural Economists (ASAE), Bustanul Arifin, menekankan bahwa para menteri Kabinet Merah Putih perlu bekerja keras untuk menerjemahkan arahan Presiden.

Jika rencana penambahan lahan sawit menjadi kebijakan nasional, hal ini membutuhkan regulasi baru yang harus dikawal bersama dengan prinsip keberlanjutan.

Bustanul juga mengingatkan dampak lingkungan dari pembukaan lahan sawit, seperti deforestasi yang mengurangi kemampuan penyerapan karbon.

BACA JUGA:Tahun Ini, Ekspor Cangkang Sawit Di Bengkulu Anjlok

BACA JUGA:Harga Sawit Indonesia Bisa Tembus Rp5.000 tahun 2025? Ini Faktor Penentu Harga Sawit Indonesia

Ia menyarankan adanya kompensasi berupa reforestasi atau aforestasi untuk menyeimbangkan perubahan tata guna lahan.

Selain itu, pembukaan lahan gambut untuk sawit perlu dihindari karena berpotensi menghasilkan emisi karbon baru yang bertentangan dengan komitmen perubahan iklim Indonesia.

Sawit Indonesia dan Tantangan Global

Bustanul mencatat bahwa industri sawit Indonesia telah menerapkan standar keberlanjutan seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), yang diakui komunitas internasional.

Namun, hambatan masuknya produk sawit ke Eropa, seperti aturan EUDR (European Union Deforestation Regulation), menjadi tantangan tersendiri.

BACA JUGA:Dewan Minta Sosialisasi Program Replanting Sawit Masif

BACA JUGA:Tebang Pohon Sawit Tanpa Izin, Pemilik Kebun Ancam Laporkan PLN ke Polisi

Walaupun pangsa pasar sawit Indonesia di Eropa hanya 12 persen, Eropa adalah trendsetter yang dapat memengaruhi kebijakan negara lain.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya kampanye diplomasi positif dan penguatan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.