radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Mantan anggota DPRD Seluma periode 2019-2024 terutama yang tidak terpilih kembali dan duduk di kursi DPRD Seluma mengancam akan menduduki Sekretariat DPRD Seluma.
Hal itu lantaran anggaran dana Dinas Luar (DL) mantan anggota DPRD Seluma periode 2019-2024 yang belum kunjung dibayarkan.
BACA JUGA:Sukses Jalankan Tugas, Paskibraka Tour ke Bandung
Salah seorang mantan anggota DPRD Seluma periode 2019-2024, Dirhanjoyo mengaku mereka meminta agar apa yang sudah menjadi hak mereka segera dibayarkan.
BACA JUGA:Tak Menutup Kemungkinan Kotak Kosong Menang di Pilkada, DPR dan KPU Lakukan Antisipasi
Hal ini karena selama ini di tahun 2024 ini lantaran anggaran belum cair, biaya DL 30 anggota DPRD Seluma ditalangi oleh uang pribadi masing-masing anggota DPRD. Namun sampai habis masa jabatan, uang DL tersebut tidak kunjung diganti atau dicairkan.
BACA JUGA:BKN Palembang Buka Simulasi CAT, Kaur Tunggu Petunjuk
"Uang perjalanan dinas atau DL untuk Seluma macet. Kalau DPR daerah lain tiap berjalan paling lama dua minggu sudah dibayarkan. Ini tidak bisa tidak dibayar rencana kawan kawan kalau tidak ada pencairan secepatnya akan kami tagih dan nginap di kantor Setwan," ujar Dirhanjoyo.
BACA JUGA:Gusnan: Butuh Bantuan, Jangan Segan Hubungi TRC
Lebih lanjut, Dirhanjoyo mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab sehingga di Kabupaten Seluma hal ini terjadi.
"Kalau di Seluma, DL bulan Januari dibayar Mei dan Juni. Sedangkan untuk bulan Juli dan Agustus belum bayar. Soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024 yang tidak ketok palu itu karena janji mau cair sebelum ketok palu. Rencananya tanggal 26 Agustus. Namun ditunggu tidak cair-cair sehingga anggota dewan tidak mau melakukan pembahasan. Serta APBD P tidak disahkan," ungkap Dirhanjoyo.
BACA JUGA:Belasan Unit Rumah Terancam Hilang Diterjang Abrasi Sungai Air Alas
Dirhanjoyo mengharapkan agar apa yang menjadi hak sewaktu menjadi anggota DPRD Seluma dapat dibayarkan.
Bagaimanapun anggota DPRD 2019-2024 sudah menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya walau APBD Perubahan tidak sampai ketok palu lantaran memang hak mereka tidak dibayarkan.
BACA JUGA:Sipelha Kantinova, Aplikasi Khusus untuk Mempermudah Fasilitasi HAKI