Progres Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Inflasi
Melalui monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi triwulan I-2024 pada wilayah kerja KPPN Manna, yaitu Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur atau yang dikenal dengan wilayah SEMAKU menunjukkan pengendalian infasi perlu lebih didorong untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pada bulan Maret 2024, tingkat inflasi dari tahun ke tahun (y-o-y) Provinsi Bengkulu sebesar 3,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,3, diwakili oleh tingkat inflasi Kota Bengkulu secara y-o-y sebesar 3,48 persen dan IHK sebesar 106,24 dan di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,80 persen dan IHK sebesar 106,49.
Sedangkan Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur bukan merupakan dari 150 kota/kabupaten yang menjadi survei IHK yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
Total pagu anggaran Belanja K/L yang ter-tagging inflasi berasal dari 3 satker yaitu BPS Seluma, BPS Bengkulu Selatan dan BPS Kaur sebesar Rp289,5 juta dengan realisasi sampai dengan triwulan-I 2024 sebesar Rp16,6 juta atau 5,72 persen.
Anggaran DAK Fisik yang ter-tagging in?asi di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan intervensi keterjangkauan harga dengan pagu Rp28.671.184.000. Intervensi ini untuk penanganan in?asi pada kelompok pengeluaran kesehatan dan pendidikan.
Alokasi intervensi ketersediaan pasokan dengan pagu Rp11.422.406.000. Intervensi ini untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.
Alokasi intervensi kelancaran distribusi dengan pagu sebesar Rp48.946.711.000. Intervensi ini untuk kelompok pengeluaran transportasi.
Anggaran DAK Fisik yang ter-tagging inflasi di Kabupaten Seluma menunjukkan intervensi keterjangkauan harga dengan pagu Rp74.061.250.000. Intervensi ini untuk penanganan in?asi pada kelompok pengeluaran kesehatan dan pendidikan
Alokasi intervensi ketersediaan pasokan dengan pagu Rp15.529.973.000. Intervensi ini untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan BBM rumah tangga.
Alokasi intervensi kelancaran distribusi dengan pagu sebesar Rp11.324.719.000. Intervensi ini untuk kelompok pengeluaran transportasi.
Anggaran DAK Fisik yang ter-tagging in?asi di Kabupaten Kaur menunjukkan intervensi keterjangkauan harga dengan pagu Rp94.706.361.000. Intervensi ini untuk penanganan in?asi pada kelompok pengeluaran kesehatan dan pendidikan.
Alokasi intervensi ketersediaan pasokan dengan pagu Rp11.381.943.000. Intervensi ini untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.
Alokasi intervensi kelancaran distribusi dengan pagu sebesar Rp19.053.920.000. Intervensi ini untuk kelompok pengeluaran transportasi.
Pada tahun 2024, Pemda di lingkup wilayah kerja KPPN Manna yang menerima DAK Nonfisik Ketahanan Pangan hanya Pemda Bengkulu Selatan dengan pagu sebesar 556,1 juta dengan realisasi 170,6 juta.
Berdasarkan data OMSPAN TKD, pagu Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebesar Rp103,5 miliar atau 26,3 persen dari total pagu Dana Desa.