radarselran.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pencarian dana desa di Bengkulu Selatan sempat tertunda di awal tahun karena terganjal Peraturan Bupati (Perbup).
Di awal Februari lalu, Perbup Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa telah ditandatangani bupati. Pemerintah Desa sudah bisa menyusun RAPBDes, kemudian mengusulkan pencairan dana desa tahap pertama.
BACA JUGA:Penumpang Angkutan Udara Meningkat
BACA JUGA:Server KPU Lelet, Update Sirekap Ngadat
“Perbup sudah selesai, pemerintah desa segera susun RAPBDes. Kalau draf RAPBDes sudah selesai, sudah bisa usulkan pencairan dana desa tahap pertama,” kata Kepala Dinas PMD Bengkulu Selatan, H. Herman Sunarya, MH.
Herman mengingatkan ada hal penting yang wajib diketahui dan dijalankan pemerintah desa. Dalam penyusunan RAPBDes, program yang diakomodir wajib selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
BACA JUGA:Proses Rekapitulasi di TPS Tuntas
“Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan dan juga Perbup sebagai turunannya. Program yang direalisasikan desa menggunakan dana desa wajib selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegas Herman Sunarya.
Mantan Sekretaris DPRD Bengkulu Selatan meminta kades tidak membuat program sendiri untuk diakomidir dalam APBDes. Program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah wajib diprioritaskan.
Jangan sampai program prioritas tidak terkomodir demi kades ingin meloloskan program sendiri yang tidak terarah.
“Alasan utama pemerintah desa wajib memprioritaskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah supaya arah pembangunan selaras dan saling mendukung.
BACA JUGA:Jelang Pleno, Polres Pantau Gudang PPK
BACA JUGA:Data Sementara, Nasdem Pimpin Perolehan Suara Dapil II
Dengan begitu, pembangunan yang direalisasikan menggunakan uang negara berjalan lebih maksimal, manfaatnya pun terasa dengan masyarakat,” ujar Herman.