radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan berkoordinasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program makan bergizi gratis (MBG).
Program tersebut saat ini belum dimulai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaannya secara serentak baru di 26 provinsi pada 6 Januari 2025.
BACA JUGA:Pesan Dewan Kepada Manajemen PKS, Tunaikan Kewajiban, Jaga Stabilitas Harga TBS
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, koordinasi ini dilakukan guna mempercepat realisasi program makan siang bergizi gratis di Bengkulu.
"Secepatnya kami akan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi guna percepatan pelaksanaan program ini," kata Usin, Senin (13/1).
BACA JUGA:Jokowi Kembali Bertemu Prabowo, Ternyata Ini Hal Penting yang Dibahas
Usin mengatakan, dari hasil koordinasi sementara dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, diketahui bahwa program ini belum berjalan di Bengkulu dan masih dalam tahap persiapan. Hal ini terkait adanya standar penanganan makanan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional.
BACA JUGA:Pertanyakan DBH Dari Pemprov Bengkulu, DPRD Minta Pemkab Seluma Giat Menagih
"Standar dari BGN ini punya perhitungan. Ada banyak kategori dan perhitungan yang harus dipenuhi. Karena itu, kita akan koordinasi seperti apa yang Provinsi Bengkulu dan apa saja yang perlu disiapkan," ujar Usin.
BACA JUGA:Gustianto Sebut Dirinya Barang Baru Stok Lama
Usin menegaskan bahwa DPRD Provinsi Bengkulu akan terus memonitor dan mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk itu pihaknya harus memastikan pemerintah daerah benar-benar siap. Baik dari segi fasilitas, mitra, maupun tenaga yang dibutuhkan.
BACA JUGA:Capai Target Kerja, ASN Disdukcapil Harus Tingkatkan Disiplin
"Kami juga akan melakukan monitoring dan pengawasan agar program ini berjalan lancar," kata Usin.
Sebelumnya, Penjabat Sekda Provinsi Bengkulu, Haryadi mengatakan, pelaksanaan program makan siang gratis masih menunggu petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Sempat Dirumahkan, Petugas Sapu Jalan Kembali Dipekerjakan