Melawan Bupati di PK, Sinarmin Keok dan Didenda Rp 2,5 juta

Reporter: Julianto |

Editor: Suswadi |

Rabu , 24 Jan 2024 - 20:04

Melawan Bupati di PK, Sinarmin Keok dan Didenda Rp 2,5 juta-Julianto-radarselatan.bacakoran.co

BINTUHAN, radarselatan.bacakoran.co - Sengketa Pilkades Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning akhirnya tuntas. Setelah melalui sengketa panjang mulai dari tingkat PTUN, PTTUN dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemda Kaur. Mahkamah Agung membatalkan putusan PTUN Bengkulu dan PTTUN Medang.

Sehingga posisi kades definitif saat ini Tambang Budianto sah secara hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Salinan putusannya sudah kita terima, bernomor 195/PK/TUN/2023, Alhamdulillah PK kita diterima, hal ini kita lakukan lantaran kita menilai langkah yang kita ambil sudah tepat sesuai prosedur," kata Kabag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Setda Kaur Dasrul Imran, MH, kemarin.

Disebutkan dalam amar putusan, Sinarmin juga didenda untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,5 juta.

Putusan sendiri sudah ditanda tangani sejak 24 November 2023. Namun salinannya baru diserahkan ke Pemkab Kaur beberapa hari lalu.

Dengan terbitnya salinan PK itu maka sengketa pilkades Beriang Tinggi selesai.

melawan bupati di pk, sinarmin keok dan didenda rp 2,5 juta                            bintuhan, radarselatan.bacakoran.co - sengketa pilkades beriang tinggi kecamatan tanjung kemuning akhirnya tuntas. setelah melalui sengketa panjang mulai dari tingkat ptun, pttun dan peninjauan kembali (pk) di mahkamah agung.
akhirnya mahkamah agung mengabulkan permohohonan peninjauan kembali (pk) yang diajukan pemda kaur. mahkamah agung membatalkan putusan ptun bengkulu dan pttun medang.
baca juga:warning! kecamatan pino raya zona orange dbd
baca juga:masih bebas, penarikan retribusi parkir masih tanpa dasar hukum
sehingga posisi kades definitif saat ini tambang budianto sah secara hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. 
baca juga:begitu peduli, bupati bengkulu selatan rujuk balita ke rshd manna
baca juga:jaksa terima pengembalian kerugian negara kasus btt
"salinan putusannya sudah kita terima, bernomor 195/pk/tun/2023, alhamdulillah pk kita diterima, hal ini kita lakukan lantaran kita menilai langkah yang kita ambil sudah tepat sesuai prosedur," kata kabag jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) setda kaur dasrul imran, mh, kemarin.
baca juga:mau beli sembako murah? datang ke dinas ketahanan pangan
baca juga:kader pkk diminta proaktif dalam pembangunan
disebutkan dalam amar putusan, sinarmin juga didenda untuk membayar biaya perkara sebesar rp 2,5 juta.
baca juga:breaking news! 2 tersangka pembakar kantor desa muara danau dibekuk
putusan sendiri sudah ditanda tangani sejak 24 november 2023. namun salinannya baru diserahkan ke pemkab kaur beberapa hari lalu.
dengan terbitnya salinan pk itu maka sengketa pilkades beriang tinggi selesai.
baca juga:target pengepakan logistik pemilu 5 hari
"jadi ini karna cakades merasa tidak terima kemudian mengajukan gugatan ke ptun bengkulu, kemudian ptun bengkulu menerima gugatan, kami sempat kasasi ke pt tun medan namun kembali kalah sehingga kami mengajukan pk dan pk kami dikabulkan," ujar dasrul.
baca juga:server dibobol, e-absen dievaluasi 
dalam perkara ini pemkab kaur sendiri didampingi pengacara sopyan siregar, sh, m.kn. diketahui pada tingkat peradilan ptun bengkulu dan pttun medan gugatan yang disampaikan cakades atas nama sinarmin dikabulkan.
baca juga:realisasi dana desa di 117 desa tak diaudit inspektorat 
ptun bengkulu dan pttun medan membatalkan putusan bupati kaur tentang pengangkatan kades beruang tinggi. 
namun dengan terbitnya pk maka putusan ptun bengkulu dan pttun medan dinyatakan batal. sopyan siregar dalam keterangan persnya menambahkan dengan terbitnya pk itu maka secara otomatis keputusan bupati dinyatakan sah.
"isinya membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara bengkulu nomor 11/g/2022/ptun.bkl, tanggal 5 oktober 2022 juncto putusan pengadilan tinggi tata usaha negara medan nomor 359/b/2022/pttun.mdn, tanggal 12 januari 2023. serta menolak gugatan penggugat sinarmin," tegas sopyan.
sebelumnya cakades beriang tinggi atas nama sinarmin menggugat putusan bupati kaur tentang pelantikan kades beriang tinggi terpilih ke ptun bengkulu.
gugatan sinarmin dikabulkan. kemudian pemkab kaur melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke pttun medan.
namun kasasi ditolak, pttun medan menguatkan putusan pttun bengkulu. kemudian pemkab kaur mengajukan pk ke mahkamah agung dan dikabulkan. 
sengketa ini berawal saat sinarmin merasa dicurangi saat proses pemungutan suara. lantaran ada 28 pemilih yang sudah pindah domisili namun masih menggunakan hak pilih.
kemudian ada  5 pemilih yang belum menetap 5 bulan di desa beriang tinggi namun sudah memberikan hak pilih. juga ada 13 pemilih yang tidak masuk dpt namun bisa memilih. (jul)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan