PDIP Layangkan Gugatan ke PTUN, Ini Isi Gugatannya

Reporter: Suswadi AK |

Editor: Sahri Senadi |

Selasa , 02 Apr 2024 - 17:00

PDIP Layangkan Gugatan ke PTUN Ini Isi Gugatannya-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

"Jadi, KPU melakukan pendaftaran pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2024. Sementara atas hasil dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, KPU kemudian merubah menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, pada tanggal 3 November 2024.

Artinya mekanisme atau proses pendaftaran dan penetapan capres dan cawapres itu, itu dilakukan melanggar hukum atau cacat hukum," kata dia.

Tim PDI memohonkan empat hal diputuskan pengadilan ketika menggugat KPU ke PTUN. Tim PDI meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya.

Kemudian Tim PDI meminta PTUN memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apa pun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Dalam pokok permohonan, kami meminta bahwa majelis hakim nanti akan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan batal keputusan Nomor 360, keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya," kata Erna.

"Memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya serta yang terakhir adalah memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan, mencabut dan mencoret pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024," imbuh dia. (**)

pdip layangkan gugatan ke ptun, ini isi gugatannya                             radarselatan.bacakoran.co - jakarta, partai demokrasi indonesia perjuangan melalui tim perjuangan demokrasi indonesia (pdi) yang dipimpin mantan hakim di mahkamah agung, gayus lumbun,  melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun), cakung, jakarta timur, selasa (2/4/2024).
tergugat adalah komisi pemilihan umum (kpu). gugatan sudah terdaftar di ptun dengan nomor perkara 133/g/2024/ptun.jkt dengan pihak penggugat pdip diwakili oleh megawati soekarnoputri.
baca juga:brekingnews: hearing alot, warga tinggalkan ruangan 
"intinya jenis gugatanya ialah perbuatan melanggar hukum oleh aparatur negara, tergugatnya kpu," kata gayus ditemui awak media setelah melayangkan gugatan di gedung ptun, jakarta timur.
gayus mengatakan perbuatan melawan hukum kpu karena instansi yang dipimpin hasyim asy'ari itu meloloskan putra presiden ri joko widodo (jokowi), gibran rakabuming raka sebagai cawapres.
baca juga:breaking news: demo warga dusun baru anarkis, pagar besi kantor bupati roboh
"perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum," kata dia.
sementara itu, anggota tim pdi erna ratnaningsih mengatakan kpu masih memakai pkpu nomor 19 tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima pencalonan gibran sebagai cawapres pendamping prabowo subianto. menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum.
baca juga:keindahan gunung kabah, atap tertinggi bengkulu, dihiasi dua kawah, tersedia dua jalur pendakian
"dalam hal ini ketika kpu menerima pendaftaran, kpu masih menggunakan peraturan yang lama, pkpu nomor 19 tahun 2023.
artinya tindakan kpu ini, melanggar ketentuan hukum, melanggar kepastian hukum, dimana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut," kata erna ditemui di gedung ptun, jakarta timur, selasa.
baca juga:dukung pengembangan pariwisata, dorong investor bangun perhotelan
menurut dia, kpu menerima pendaftaran para capres-cawapres pada 27 oktober 2023 tanpa mengubah pkpu nomor 19.
adapun, persyaratan capres-cawapres berdasarkan pkpu nomor 19 belum disesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 90/puu-xxi/2023 yang mengubah pasal 169 huruf q uu pemilu.
baca juga:heboh jasad di sungai way pidada lampung, warga kedurang?
"jadi, kpu melakukan pendaftaran pada tanggal 25 dan 27 oktober 2024. sementara atas hasil dari putusan dari mahkamah konstitusi ini, kpu kemudian merubah menjadi pkpu nomor 23 tahun 2023, pada tanggal 3 november 2024.
artinya mekanisme atau proses pendaftaran dan penetapan capres dan cawapres itu, itu dilakukan melanggar hukum atau cacat hukum," kata dia.
baca juga:pns bengkulu selatan ditemukan meninggal dunia di bawah pondok
tim pdi memohonkan empat hal diputuskan pengadilan ketika menggugat kpu ke ptun. tim pdi meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota dpr, dprd, dpd, dan seterusnya.
kemudian tim pdi meminta ptun memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apa pun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
baca juga:mau beli sembako murah? datang ke bazar kejari bengkulu selatan
"dalam pokok permohonan, kami meminta bahwa majelis hakim nanti akan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. menyatakan batal keputusan nomor 360, keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya," kata erna.
"memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya serta yang terakhir adalah memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan, mencabut dan mencoret pasangan capres prabowo dan cawapres gibran sebagaimana tercantum dalam keputusan kpu nomor 360 tahun 2024," imbuh dia. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan