TKD Dipotong, Wagub Bengkulu Harap Pusat Bantu Dengan Dana Inpres

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran  2026 pemerintah pusat ke Provinsi Bengkulu hanya Rp1,40 Triliun atau berkurang sebesar Rp 347,93 miliar. Pemotongan ini berdampak pada alokasi anggaran pembangunan di daerah.

Dengan berkurangnya TKD ini, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian berharap pemerintah pusat melalui intruksi presidennya dapat membiaya pembangunan jalan, jembatan, pelayanan kesehatan hingga pendidikan.

BACA JUGA:Angka Melek Huruf di Kabupaten Kaur Terus Meningkat

"Kita berharap pemerintah pusat melalui inpres untuk pembangunan jalan dan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan bisa digelontorkan ke Bengkulu sehingga volume pembangunan yang dirasakan masyarakat tidak berkurang," kata Mian, Senin (13/10/2025).

BACA JUGA:Selasa, Tujuh Tsk Pembebasan Lahan Pemkab Seluma Jalani Sidang Perdana

Mian mengatakan, pemotongan ini bukan hanya dialami oleh Provinsi Bengkulu, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama kepala daerah lainnya di Indonesia telah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan ini.

"Pak Gubernur sudah audiensi dengan menteri keuangan bersama Gubernur lain, Provinsi lain itu triliunan terjadi pengurangannya," ujar Mian.

BACA JUGA:Infrastruktur Jalan Desa Tinggi Ari Ditingkatkan

Ditegaskan Mian, pemerintah Provinsi tidak hanya menerima anggaran, tetapi juga program pembangunan juga diharapkan  masyarakat yang digelontorkan pemerintah pusat melalui dana inpres dan tugas perbantukan. 

BACA JUGA:Tim SIGAM Kabupaten Kaur Siap Berantas Miras

Mian optimis hal itu bisa terwujud dengan dukungan pemerintah pusat dan lobi yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.

"Istilahnya kita punya bekingan pusat, kita terus lobi, pak Gubernur amat sangat piawai untuk itu. Tentunya akan didapat," kata Mian dengan optimis.

BACA JUGA:Pemkab Kaur Lakukan Upaya Pencegahan Penyakit Cacingan

Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring mengatakan, penurunan TKD ini terjadi di pertengahan jalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Bengkulu tahun 2026.