Pemprov Bengkulu Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tabat Bengkulu Selatan dan Seluma

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Sahri Senadi |

Senin , 29 Sep 2025 - 19:23

Pemprov Bengkulu Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tabat Bengkulu Selatan dan Seluma-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

"Kita akan cek langsung kondisi masyarakat," kata Rifai.

Adapun wilayah yang masih dipermasalahkan mencakup kawasan Talang Alai, Muara Maras, hingga Suban, dengan luas hampir 1.200 hektare.

Sengketa disebut hanya menyangkut sebagian kecil dari desa-desa perbatasan, bukan keseluruhan wilayah.

Bupati Seluma Teddy Rahman mengatakan, bahwa mediasi ini menjadi wadah penting untuk menjaga kondusifitas antarwilayah. Menurut Teddy, berdasarkan catatan pihaknya, luas wilayah perbatasan yang dipermasalahkan sekitar 300 hektare.

"Memang ada beberapa, bukan semua desa, tapi sebagian wilayah. Namun tadi kita masih berdiskusi bagaimana secara sejarah maupun aliran, tapal batas ini perlu dibahas lagi secara mendalam," demikan Teddy. (cia)

pemprov bengkulu fasilitasi penyelesaian sengketa tabat bengkulu selatan dan seluma                            radarselatan.bacakoran.co - bengkulu, pemerintah provinsi bengkulu memfasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas kabupaten seluma dan kabupaten bengkulu selatan. 
penyelesaian mengacu permendagri nomor 09 tahun 2020. pertemuan antara pemda bengkulu selatan dan pemkab seluma digelar di kantor gubernur bengkulu, senin (30/9).
baca juga:satres narkoba polres seluma gagalkan peredaran 9.400 butir pil samcodin 
asisten i setda provinsi bengkulu, khairil anwar mengatakan, terdapat 98 kepala keluarga (kk) yang berstatus warga kabupaten seluma namun wilayahnya masuk kabupaten bengkulu selatan. 
"jadi ini harus diluruskan dari tujuh desa bukan seluruhnya tapi sebagian wilayahnya," kata khairil. 
baca juga:pemkab kaur setujui honorer r4 diusulkan menjadi pppk paruh waktu
khairil mengatakan, salah satu poin penting yang disepakati dalam rapat adalah jaminan pelayanan dasar bagi masyarakat yang terdampak permasalahan perbatasan. 
hak-hak masyarakat, baik terkait layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, maupun infrastruktur. 
baca juga:nasib tenaga honorer di ujung tanduk, berharap ada kebijakan pemda bengkulu selatan
"itu sudah kita sepakati bersama, bahwa masalah batas wilayah tidak boleh mengganggu pemenuhan hak dasar mereka," kata khairil. 
sementara itu bupati bengkulu selatan, rifai tajudin mengatakan, pemkab bengkulu selatan meminta agar penegasan batas tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. 
baca juga:guswarli: jangan ada ruang untuk pelaku bullying di sekolah
 “dalam rapat tersebut disepakati bahwa pihak seluma diminta untuk menyampaikan detail keberatan masyarakat, berapa jumlah kepala keluarga, dan berapa jiwa yang terdampak," kata rifai.
rifai mengatakan, pihaknya bersama dprd juga akan turun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat di daerah yang disengketakan. 
baca juga:targetkan seluruh desa di bengkulu selatan odf
"kita akan cek langsung kondisi masyarakat," kata rifai. 
adapun wilayah yang masih dipermasalahkan mencakup kawasan talang alai, muara maras, hingga suban, dengan luas hampir 1.200 hektare. 
sengketa disebut hanya menyangkut sebagian kecil dari desa-desa perbatasan, bukan keseluruhan wilayah.
baca juga:tanam tumbuh dirusak, belasan warga datangi kantor perusahaan perkebunan
bupati seluma teddy rahman mengatakan, bahwa mediasi ini menjadi wadah penting untuk menjaga kondusifitas antarwilayah. menurut teddy, berdasarkan catatan pihaknya, luas wilayah perbatasan yang dipermasalahkan sekitar 300 hektare. 
"memang ada beberapa, bukan semua desa, tapi sebagian wilayah. namun tadi kita masih berdiskusi bagaimana secara sejarah maupun aliran, tapal batas ini perlu dibahas lagi secara mendalam," demikan teddy. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 30 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan