Wagub Bengkulu Minta Pemerintah Pusat Dukung Pengembangan KTM Lagita

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pemerintah pusat melalui berbagai kementerian turut mendukung pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Lagita.

KTM merupakan salah satu proyek percontohan kota transmigrasi sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang meliputi wilayah Lais, Giri Makmur, dan Ketahun. Dengan luas mencapai 99.000 hektare dan jumlah penempatan transmigran lebih dari 30.000 kepala keluarga, kawasan ini diharapkan menjadi model pembangunan kota transmigrasi masa depan.

BACA JUGA:Sekdishub Bengkulu Selatan Optimis Rehab Lampu Merah Terealisasi Tahun Depan

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian mengatakan, jika hanya mengandalkan APBD, pengembangan kawasan ini dinilai akan berjalan lambat. 

"Tetapi kalau dikeroyok bersama oleh kementerian dengan dikomandani kepala daerah, progresnya akan lebih cepat," ujar Mian, senin (25/8). 

BACA JUGA:Rakorda Bangga Kencana Untuk Selaraskan Program dan Kebijakan Program KB

Mian mengatakan, permintaan ini telah disampaikan kepada Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta pada Minggu (24/8). Mian juga menyoroti pembangunan KTM Lagita yang dinilai lebih mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Ia berharap pengembangan kawasan dilakukan secara bertahap namun tuntas, agar benar-benar menjadi proyek percontohan yang matang.

BACA JUGA:Kolaborasi Bersama Upaya Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah

"Kita berharap tuntaskan dulu yang ada agar benar-benar menjadi pilot project yang berkualitas," tegasnya.

Mian mengatakan, meski KTM Lagita masuk dalam 52 kawasan prioritas nasional, Pemerintah Daerah telah berhasil menyelesaikan sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat dengan dukungan APBD. Saat ini KTM Lagita sudah berdiri rumah sakit, gedung olahraga, hingga Unit Kerja Keimigrasian (UKK). 

BACA JUGA:Lomba Sade Sahe, Helmi Hasan Siapkan Hadiah Rp 2,2 Miliar

Menurut Mian, keberadaan fasilitas tersebut juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Bahkan, permintaan pembuatan paspor di kawasan tersebut mencapai 100 - 300 orang.

"Jadi, masyarakat yang ingin mengurus paspor, termasuk untuk keperluan umroh, tidak perlu lagi ke Kota Bengkulu," kata Mian. (cia)