Tiga Terdakwa Korupsi Anggaran RSHD Manna Divonis Penjara 1 Tahun

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 29 Apr 2025 - 19:32

VONIS: Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi RSHD Manna menjalani sidang putusan di PN Bengkulu-Lisa Rosari-radarselatan.bacakoran.co

tiga terdakwa korupsi anggaran rshd manna divonis penjara 1 tahun                            radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - tiga terdakwa korupsi anggaran rumah sakit hasanuddin damrah (rshd) manna dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara 1 tahun.
ketiga terdakwa yakni mantan dirut rshd manna dr. debi utomo mkm dan yuniarti selaku asn serta vina fitriani selalu rekanan.
baca juga:pemprov bengkulu cetak sawah 2.200 hektar di empat kabupaten 
ketiganya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dalam kasus dugaan korupsi dana makan minum pasien rshd manna tahun anggaran 2022.
ketiga terdakwa diwajibkan membayar denda rp50 juta subsider satu bulan penjara.
dalam putusan yang dibacakan majelis hakim pn bengkulu, terdakwa debi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp136 juta.
jika uang pengganti itu tidak dibayarkan, harta bendanya akan disita dan dilelang. jika tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman selama 1 tahun penjara.
sedangkan untuk dua terdakwa lainnya, memang sudah mengembalikan kerugian negara berdasarkan hasil audit. 
"terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim pn bengkulu, paisol, selasa (29/4/2025).
baca juga:penanganan penyakit sapi ngorok terkendala anggaran
hukuman yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa kejari bengkulu selatan.
sebelumnya jpu menuntut debi utomo dengan hukuman penjara 1 tahun 9 bulan dan denda rp50 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti rp126 juta.
lalu terdakwa yuniarti dan vina fitri yani dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. 
menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa debi adalah tidak mengakui perbuatannya, tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
"perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tegas majelis hakim. 
sementara itu, kuasa hukum terdakwa, budi ansyhari sh, mengaku masih akan berkoordinasi dengan kliennya untuk pengajuan banding. 
"kami masih akan berkoordinasi dengan klien. apakah mengajukan banding atau tidak," ungkap budi.
baca juga:tanam dan jual ganja, 4 pemuda di bengkulu berhasil ditangkap polisi
meski demikian, budi sangat menyayangkan putusan dari majelis hakim. menurutnya putusan tersebut menciderai rasa keadilan.
"berdasarkan fakta persidangan yang jelas-jelas sudah mengakui, yang mengubah faktur pesanan, daftar pesanan adalah pptk dan kepala instalasi gizi yang tidak ditetapkan tersangka dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim," ungkap budi.
budi berharap akan ada penetapan tersangka baru dalam kasus ini. pihaknya sudah menyampaikan permintaan kepada majelis hakim, agar memerintahkan kejari bengkulu selatan untuk melakukan pemeriksaan ulang untuk menjadikan atau penetapan tersangka baru.
"karena jelas-jelas pada fakta persidangan sudah mengakui. makanya banyak sekali yang janggal," ungkap budi. 
sementara itu, jpu kejari bengkulu selatan yang juga kasi pidsus, andi setiawan, mengatakan pihaknya juga masih pikir-pikir terkait putusan majelis hakim.
"kami akan berkonsultasi untuk mengambil sikap apakah menerima putusan," tegas andi. 
terkait dengan permintaan kuasa hukum terdakwa tentang adanya penetapan tersangka baru, andi mengatakan pihaknya menjalani sesuai putusan dari majelis hakim.
baca juga:visa calon jemaah haji provinsi bengkulu hampir rampung
"berdasarkan fakta persidangan saja. tidak ada perintah dari majelis hakim terkait hal itu (penambahan tersangka baru, red)," kata andi.
diketahui, kasus ini bermula dari dugaan korupsi anggaran makan minum pasien rshd manna tahun anggaran 2022.
dari hasil audit bpkp, kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar rp 330 juta dari total anggaran rp 1,2 miliar.
hasil audit menemukan adanya selisih terkait dengan pembelanjaan kenyataannya dengan spj yang disampaikan rshd manna. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan