Soal Periodesasi Bupati Bengkulu Selatan, Ini Penjelasan Anggota KPU RI

Reporter: Andri Irawan |

Editor: Suswadi AK |

Minggu , 20 Apr 2025 - 19:30

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap saat memantau pelaksanaan PSU di TPS-Andri Irawan-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Anggota KPU RI Parsadaan Harahap angkat bicara persoalan perbedaan periodisasi kepala daerah antara KPU dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berujung harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS).

Kepada Rasel saat meninjau pelaksanaan PSU di TPS 2 Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna, mantan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu ini menjelaskan perbedaan tersebut adalah sebuah norma yang kemudian sudah ditafsirkan serta diputuskan oleh MK.

PKPU yang menjadi salah satu regulasi bagi KPU Provinsi dan Kabupate/Kota dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada menurut Parsadaan tentunya masih memiliki celah untuk digugat siapapun melalui MK.

“Dalam Pilkada inikan KPU tidak bisa bekerja sendiri. Ada stakeholder yang turut andil baik itu Bawaslu maupun DKPP. Begitupun pada aturan, misalnya PKPU yang masih ada celah untuk digugat lewat MK,” ujar Parsadaan didampingi Ketua KPU BS, Erina Okriani.

Putusan MK ini, tegas Parsadaan, wajib dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat. Bukan hanya Bengkulu Selatan, ada beberapa daerah yang harus kembali menggelar pilkada ulang dengan kasus yang sama.

“Salah satu bentuk kepatuhan kita terhadap putusan MK, ya wajib melaksanakan pilkada ulang. Kita menerima tafsir MK itu. Sebab, (putusan MK) merupakan bagian proses yang sah dan legal,” pungkas Parsadaan.

Apakah pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah akan direvisi? Parsadaan tidak menegaskan secara implisit. Ia hanya menyebut pasca putusan MK, KPU RI sudah melakukan kajian mendalam.

“(Pasal 19 huruf e) Itu sudah kami bahas dan masih dalam kajian kami,” pungkas Parsadaan.

soal periodesasi bupati bengkulu selatan, ini penjelasan anggota kpu ri                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - anggota kpu ri parsadaan harahap angkat bicara persoalan perbedaan periodisasi kepala daerah antara kpu dengan mahkamah konstitusi (mk), yang berujung harus dilaksanakan pemungutan suara ulang (psu) di kabupaten bengkulu selatan (bs). 
kepada rasel saat meninjau pelaksanaan psu di tps 2 desa batu lambang kecamatan pasar manna, mantan ketua bawaslu provinsi bengkulu ini menjelaskan perbedaan tersebut adalah sebuah norma yang kemudian sudah ditafsirkan serta diputuskan oleh mk. 
baca juga:ketum pan targetkan pemilu 2029 pan masuk empat besar
pkpu yang menjadi salah satu regulasi bagi kpu provinsi dan kabupate/kota dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada menurut parsadaan tentunya masih memiliki celah untuk digugat siapapun melalui mk.

“dalam pilkada inikan kpu tidak bisa bekerja sendiri. ada stakeholder yang turut andil baik itu bawaslu maupun dkpp. begitupun pada aturan, misalnya pkpu yang masih ada celah untuk digugat lewat mk,” ujar parsadaan didampingi ketua kpu bs, erina okriani. 
baca juga:pelaku usaha di kaur banyak belum lapor lkpm
putusan mk ini, tegas parsadaan, wajib dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat. bukan hanya bengkulu selatan, ada beberapa daerah yang harus kembali menggelar pilkada ulang dengan kasus yang sama.

“salah satu bentuk kepatuhan kita terhadap putusan mk, ya wajib melaksanakan pilkada ulang. kita menerima tafsir mk itu. sebab, (putusan mk) merupakan bagian proses yang sah dan legal,” pungkas parsadaan. 
baca juga:tpg triwulan i tuk para guru kaur masih menunggu proses
apakah pasal 19 huruf e pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah akan direvisi? parsadaan tidak menegaskan secara implisit. ia hanya menyebut pasca putusan mk, kpu ri sudah melakukan kajian mendalam. 
“(pasal 19 huruf e) itu sudah kami bahas dan masih dalam kajian kami,” pungkas parsadaan. 
baca juga:dampak lingkungan dan sosial izin tambang emas di seluma terus dikaji
sementara ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono kepada rasel menyatakan yakin jika putusan kpu bs yang menerima pencalonan bupati bs, gusnan mulyadi dalam pilkada 27 november 2024 merupakan keputusan tepat. 
kpu bs tidak salah dalam menafsirkan pasal 19 huruf e yang menyebut penghitungan masa jabatan sejak dilakukan pelantikan. 
baca juga:dukung efesiensi, anggaran dl dprd seluma dipangkas 50 persen
“yang memutuskan psu ini lembaga berbeda. bukan kpu melainkan mk. kpu hanya melaksanakan perintah mk dalam psu ini. dan saya yakin, keputusan kawan-kawan kpu bengkulu selatan sudah benar dan tidak menyalahi ketentuan,” tegas rusman saat diwawancarai rasel saat meninjau pelaksanaan tahapan psu. 
diketahui pilkada bengkulu selatan pada 27 november 2024 harus diulang berdasarkan putusan mk. psu ini sudah digelar sabtu, 19 april 2025.
pilkada ulang wajib dilakukan kpu setelah mk mendiskualifikasi gusnan mulyadi sebagai calon bupati periode 2025-2030, yang kala itu berpasangan dengan ii sumirat. 
baca juga:umat kristiani di seluma peringati hari paskah
mk menyatakan gusnan sudah 2 periode menjabat sebagai bupati bs. mk sendiri sudah mengeluarkan putusan terkait tata cara penghitungan masa jabatan kepala daerah.
di antaranya putusan nomor: 2/ppu-xxi/2023 jo putusan mahkamah konstitusi nomor 22/puu-vii/2009 jo putusan mahkamah konstitusi nomor 67/puu-xviii/2020. 
baca juga:disperpusda bengkulu selatan terus berinovasi
dalam putusan itu mk tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara. atas dasar inilah, paslon nomor urut 3, rifai-yevri sudianto mengajukan gugatan.
posisi gusnan akhirnya digantikan suryatati yang merupakan kader partai nasdem. dari hasil real count sementara psu, paslon 3 berhasil unggul dari paslon 2 suryatati-ii sumirat maupun paslon 1, elva hartati-makrizal nedi. (and)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 21 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan