Sidak PUPR, Wagub Temukan Banyak Kursi ASN Kosong

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selasa (8/4).

Sidak digelar untuk memastikan kehadiran ASN pasca libur lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah. Terdapat empat OPD yang menjadi sasaran sidak, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:TPP ASN Kaur Belum Dibayar, Ini Alasannya

Wagub menyoroti tingkat kehadiran ASN, khususnya di Dinas PUPR yang dinilai sangat rendah. Di mana, banyak kursi ASN kosong.

"Kalau di Dinkes tadi saya cukup sumringah, karena hampir semua ASN hadir. Tapi Dinas PU agak sedikit mengecewakan, banyak kursi kosong dan tidak diduduki berarti yang bersangkutan tidak hadir," kata Mian.

BACA JUGA:Hari Pertama Masuk Pasca Libur Idul Fitri, Kehadiran ASN 90 Persen

Mian menyebut, jika ketidakhadiran ASN itu karena alasan melayat, tidak mungkin dilakukan secara serentak. Ketidakhadiran ASN bisa dimaklumi jika memang ada penugasan ke lokasi bencana, survei ataupun penugasan.

BACA JUGA:Pantau Lokasi Banjir, Bupati Salurkan Bantuan dan Carikan Solusi

"Ini hari pertama kerja, belum ada survei, penugasan dan lainnya. Ini akan menjadi catatan dan evaluasi untuk kita laporkan kepada pak Gubernur," kata Mian.

Dalam sidak ini, Mian juga menyinggung soal kondisi gedung Dinas PUPR yang tampak megah, namun tidak berbanding lurus dengan kondisi jalan provinsi yang masih rusak parah di banyak tempat. Menurut Mian, sekitar 60 persen jalan Provinsi mengalami rusak berat.

BACA JUGA:Usai Libur Lebaran, Bupati Minta ASN Kembali Fokus Bekerja

"Artinya, perhatian hanya fokus pada kantor, bukan pada kebutuhan masyarakat," kritiknya.

Ia juga menambahkan, apabila anggaran pembangunan kantor tersebut belum direalisasikan, maka Gubernur Helmi Hasan akan mengalihkan alokasi anggaran itu untuk kepentingan rakyat.

BACA JUGA:Susun Perubahan RAPBD, Dukung Program Prioritas Nasional