Mahasiswa Desak DPRD Provinsi Bengkulu Kawal RUU TNI

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Kamis , 20 Mar 2025 - 19:34

Mahasiswa menggelar hearing bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu-Icha-radarselatan.bacakoran.co

Mendorong pemerintah untuk menjaga prinsip supremasi sipil dengan membuka forum terbuka yang melibatkan masyarakat sipil dan menjunjung tinggi amanat reformasi.

Mengutuk keras pembahasan dan pembentukan peraturan ataupun undang-undang yang tidak mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Mendorong penuh DPR dan pemerintah untuk bersama membahas dan mengesahkan peraturan dan undang-undang yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," kata massa.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto yang menerima audiensi massa aksi menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan oleh para mahasiswa. Menurutnya, tuntutan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masuarakat.

"Kita apresiasi apa yang disampaikan adek-adek sekalian. Intinya kita mendukung kebijakan yang pro rakyat," kata Suharto. (cia)

mahasiswa desak dprd provinsi bengkulu kawal ruu tni                             radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - puluhan mahasiswa bengkulu yang tergabung dalam aliansi rakyat sipil bengkulu menggelar aksi di depan kantor dprd provinsi bengkulu, kamis (20/3/2025).
aksi tersebut dilakukan untuk menolak ruu tni yang tengah dibahas dpr ri. mahasiswa mendesak agar dprd provinsi bengkulu mengawal pembahasan ruu tni.
baca juga:data 33 asn pemprov bengkulu diblokir, segera dikoordinasikan ke bkn
mahasiswa menilai ruu tni menciderai fungsi dan wewenang tni. mahasiswa juga menyatakan kekecewaannya setelah ruu tni resmi disahkan dpr ri pada hari itu juga. 
hal ini disampaikan perwakilan mahasiswa saat menggelar pertemuan dengan anggota dprd provinsi bengkulu yang dihadiri suharto se.
baca juga:ternak ngorok di kaur terus meningkat, pemilik ternak diminta lakukan ini
perwakilan mahasiswa, fadli meminta dprd provinsi bengkulu dapat mengawal ruu tni ini.
"walaupun undang-undang telah disahkan, tapi kami hari ini berusaha dan kita harus mencabut undang-undang tni ini," kata fadli.
baca juga:polisi imbau pemudik patuhi aturan berlalu lintas 
fadli menyebut, setelah disahkan undang-undang tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan kembalinya era orde baru (new orba) atau orde baru jilid dua.
di era tersebut dimungkinkan hak untuk bersuara dan hak untuk memberikan pendapat bisa dibungkam.
baca juga:pasar murah di kaur berakhir di kecamatan tetap
"negara kita ini adalah negara yang menjunjung demokrasi," katanya. 
sejumlah aspirasi lain yang disampaikan mahasiswa adalah agar mengembalikan tni pada fungsi pertahanan negara dan mengutuk keras tni pada praktik di luar koridor pertahanan negara.
baca juga:telusuri dugaan kebocoran pad, dprd seluma bentuk panja
mendorong pemerintah untuk menjaga prinsip supremasi sipil dengan membuka forum terbuka yang melibatkan masyarakat sipil dan menjunjung tinggi amanat reformasi.
mengutuk keras pembahasan dan pembentukan peraturan ataupun undang-undang yang tidak mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:melemang tapai, tradisi warga hulu tetap menyambut malam 3 likur
"mendorong penuh dpr dan pemerintah untuk bersama membahas dan mengesahkan peraturan dan undang-undang yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," kata massa.
baca juga:prabowo ingin bangun kawasan ekonomi khusus di setiap provinsi
sementara itu, anggota dprd provinsi bengkulu, suharto yang menerima audiensi massa aksi menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan oleh para mahasiswa. menurutnya, tuntutan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masuarakat. 
"kita apresiasi apa yang disampaikan adek-adek sekalian. intinya kita mendukung kebijakan yang pro rakyat," kata suharto.  (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 21 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan