BPK Temukan Masalah Dalam LHP Pemprov Bengkulu, Salah Satunya Terkait SPAM Kobema

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 10 Feb 2025 - 19:43

TERIMA: Plt Gubernur Bengkulu menerima LHP dari BPK RI Perwakilam Bengkulu-Icha-radarselatan.bacakoran.co

"Perencanaan dan pelaksanaan dua paket pekerjaan preservasi jalan belum sesuai ketentuan dan lebih bayar," katanya.

Temuan lainnya, pekerjaan pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional KOBEMA (Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma) belum sesuai ketentuan dan lebih bayar.

Proses tender atas paket pekerjaan pmbangunan Jembatan Elevated Danau Dendam Tak Sudah belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan lebih bayar.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu antara lain, memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Riset dan Inovasi Daerah, dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan untuk menyusun Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) Fisik.

Memerintahkan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Lalu memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian Referensi Harga/HPS. Serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

Direktur RSUD M. Yunus supaya memproses kelebihan pembayaran atas keuntungan tidak wajar pengadaan MOT Ruang Operasi dan menyetorkannya ke kas daerah.

Kepala Dinas PUPR supaya memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah.

bpk temukan masalah dalam lhp pemprov bengkulu, salah satunya terkait spam kobema                            radarselatan.bacakoran.co - bengkulu, badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan bengkulu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) kepatuhan atas belanja modal tahun anggaran 2023 dan 2024 pada pemerintah provinsi bengkulu.
dari hasil pemeriksaan, bpk menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja modal yang dilakukan pemprov bengkulu.
baca juga:penyaluran bantuan beras untuk 120.966 kpm di bengkulu ditunda
kepala bpk ri perwakilan bengkulu muhamad toha arafat se, m.si, ak, ca, csfa, cfra mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (spkn) yang berlangsung pada semester ii 2024.
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pdtt) kepatuhan yang ditujukan untuk menilai apakah pelaksanaan belanja modal ta 2023 dan 2024 pada pemerintah provinsi bengkulu.
baca juga:heboh isu pak kuliak, ini tips hindari pelaku penculikan anak
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
"tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan bpk menunjukkan adanya permasalahan pada belanja modal tahun anggaran 2023 dan 2024," kata toha, senin (10/2/2025).
baca juga:diberi kesempatan rekrut 1.350 cpns, kuota seluma hanya terpenuhi 900 orang
toha mengatakan, sejumlah permasalahannya adalah pemerintah provinsi bengkulu belum menyusun analisa standar belanja fisik.
proses tender atas kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan tidak sesuai ketentuan.
baca juga:pertamina tanam 2.025 mangrove di bengkulu
lalu pemilihan penyedia dan pengawasan atas pelaksanaan kontrak belanja modal gdung dan bangunan paket pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan lapangan golf bengkulu pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (putr) belum sesuai ketentuan serta lebih bayar.
belanja modal modular operating theater (mot) pada rumah sakit umum daerah (rsud) m. yunus tidak sesuai ketentuan, kuntungan tidak wajar, dan terdapat denda keterlambatan.
baca juga:bentrok nyaris pecah, nelayan pasar seluma dapati 2 kapal trawl pasang jaring di zona tangkapan i
"perencanaan dan pelaksanaan dua paket pekerjaan preservasi jalan belum sesuai ketentuan dan lebih bayar," katanya. 
temuan lainnya, pekerjaan pembangunan jaringan distribusi utama (jdu) sistem penyediaan air minum (spam) regional kobema (kota bengkulu, bengkulu tengah, dan seluma) belum sesuai ketentuan dan lebih bayar.
proses tender atas paket pekerjaan pmbangunan jembatan elevated danau dendam tak sudah belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan lebih bayar.
baca juga:pemkab seluma belum terima pengunduran diri kades dan perangkat yang lulus pppk
atas permasalahan ini, bpk merekomendasikan kepada gubernur bengkulu antara lain, memerintahkan kepala badan keuangan dan aset daerah, kepala badan perencanaan pembangunan,
riset dan inovasi daerah, dan kepala biro pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan untuk menyusun harga satuan pokok pekerjaan (hspk) dan analisa standar biaya (asb) fisik.
baca juga:sekolah kejuruan diminta berinovasi
memerintahkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan supaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian harga perkiraan sendiri (hps).
serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi bengkulu.
baca juga:pemeriksaan kanker serviks gratis di bengkulu, ini jadwalnya
lalu memerintahkan kepala dinas pupr untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian referensi harga/hps. serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di dinas pupr provinsi bengkulu.
direktur rsud m. yunus supaya memproses kelebihan pembayaran atas keuntungan tidak wajar pengadaan mot ruang operasi dan menyetorkannya ke kas daerah.
baca juga:tolak outsourcing, puluhan security pt. sil protes
kepala dinas pupr supaya memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah. 
"pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima," kata toha. 
sementara itu, plt gubernur bengkulu rosjonsyah mengatakan, penyerahan lhp ini memiliki nilai penting bagi para pengguna anggaran, karena dapat menjadi acuan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan.
baca juga:dana dak dipangkas habis, pemkab seluma hanya andalkan dana dbh
"lhp merupakan bagian dari upaya kita dalam mewujudkan aparatur pemerintah, khususnya di provinsi bengkulu, yang bersih, tertib, berwibawa, dan akuntabel," ujar rosjonsyah.
rosjontah juga memerintahkan kepada penjabat sekda provinsi bengkulu agar segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 
"tadi ada beberapa rekomendasi yang menjadi masukan, koreksi, serta upaya perbaikan agar kinerja ke depan lebih baik. saya harapkan kepada pak sekda segera tindaklanjuti," kata rosjonsyah. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan