Akreditasi dan Jumlah Siswa Tentukan Status Penerima DAK

Reporter: Rezan |

Editor: Sahri Senadi |

Senin , 20 Jan 2025 - 17:39

PERIKSA: Pegawai Dikbud Bengkulu Selatan saat memeriksa data siswa-Rezan-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pihak sekolah wajib mengetahui, bahwa akreditasi dan jumlah siswa sangat menentukan status penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang dikucurkan Kemendikdasmen RI untuk mendukung fasilitas sekolah.

Fungsional PPE Disdikbud Bengkulu Selatan, Yen September, S.Pd.I mengatakan sekolah yang non akreditasi dipastikan tidak akan mendapatkan DAK meski kondisi bangunan sudah tidak layak. Begitupun dengan jumlah siswa aktif.

Mantan operator Kampus Akbid Manna ini memastikan bahwa sekolah penerima DAK harus mempunyai jumlah siswa yang proposional, yakni setidaknya 28 siswa aktif yang betul-betul terdata dalam sekolah pada tahun akademik berjalan.

Sekolah yang memiliki siswa di bawah jumlah tersebut, secara otomatis bantuan DAK akan dialihkan ketika proses validasi dari tim monev DAK.

“Jadi perhitungan jumlah siswa minimal tetap dipertimbangkan pusat sebelum mereka mengucurkan DAK. Kalau jumlah siswa dibawah 28 orang, maka tidak bisa dikatakan penerima objektif bantuan ini,” ujarnya.

Disebutkan Yen September, banyak sekali kasus sekolah yang hampir menerima DAK namun batal karena jumlah siswa yang minim.

Bahkan ada juga penerima DAK yang batal dikarenakan terkait status lahan yang tidak jelas. Oleh pusat, bantuan itu langsung dialihkan ke nominasi kedua atau sekolah alternatif.

“Anggapan orang pusat bahwa patokan jumlah siswa minimal itu agar bangunan yang diberikan betul-betul dimanfaatkan.

akreditasi dan jumlah siswa tentukan status penerima dak                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, pihak sekolah wajib mengetahui, bahwa akreditasi dan jumlah siswa sangat menentukan status penerimaan dana alokasi khusus (dak) fisik yang dikucurkan kemendikdasmen ri untuk mendukung fasilitas sekolah.
fungsional ppe disdikbud bengkulu selatan, yen september, s.pd.i mengatakan sekolah yang non akreditasi dipastikan tidak akan mendapatkan dak meski kondisi bangunan sudah tidak layak. begitupun dengan jumlah siswa aktif.
baca juga:bupati: jangan ada siswa putus sekolah, terkendala biaya siap tanggulangi
baca juga:belum ditemukan kasus pmk di kaur, pengawasan tetap diperketat
mantan operator kampus akbid manna ini memastikan bahwa  sekolah penerima dak harus mempunyai jumlah siswa yang proposional, yakni setidaknya 28 siswa aktif yang betul-betul terdata dalam sekolah pada tahun akademik berjalan.
sekolah yang memiliki siswa di bawah jumlah tersebut, secara otomatis bantuan dak akan dialihkan ketika proses validasi dari tim monev dak. 
baca juga:asn harus lebih peduli dan utamakan pelayanan masyarakat
baca juga:pojok baca dinilai efektif tingkatkan minat baca siswa
“jadi perhitungan jumlah siswa minimal tetap dipertimbangkan pusat sebelum mereka mengucurkan dak. kalau jumlah siswa dibawah 28 orang, maka tidak bisa dikatakan penerima objektif bantuan ini,” ujarnya.
disebutkan yen september, banyak sekali kasus sekolah yang hampir menerima dak namun batal karena jumlah siswa yang minim.
baca juga:program s-2 pai stitq bengkulu selatan terus digenjot
baca juga:pemerintah siap berikan rp20 triliun dana pinjaman untuk umkm dan pekerja migran
bahkan ada juga penerima dak yang batal dikarenakan terkait status lahan yang tidak jelas. oleh pusat, bantuan itu langsung dialihkan ke nominasi kedua atau sekolah alternatif.
“anggapan orang pusat bahwa patokan jumlah siswa minimal itu agar bangunan yang diberikan betul-betul dimanfaatkan.
baca juga:dekranas bakal prioritaskan program untuk umkm pengrajin di daerah terpencil
baca juga:lagi-lagi menteri umkm beri peluang mengembangkan usaha, caranya lewat program pembiayaan peralatan!
kalau pusat membangun gedung sekolah tapi siswanya tidak ada, kan percuma saja anggaran negara itu,” paparnya.
maka itu, yen september meminta sekolah di bengkulu selatan agar berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan. sebab inovasi ini akan berpengaruh bagi daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan.
baca juga:usia pensiun menjadi 59 tahun, berjenjang hingga 65 tahun, bermanfaat bagi umkm?
baca juga:peluang usaha integritas sapi sawit, tak perlu modal pakan, sapi lebih sehat, dijamin untung
“satu lagi, yang perlu diperhatikan sekolah adalah update dapodik secara berkala. jangan update dapodik di akhir tahun,” demikian yen september. (rzn)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan