Batas Waktu Pelaporan LKPM Triwulan IV Segera Berakhir

Reporter: Wawan |

Editor: Sahri Senadi |

Rabu , 01 Jan 2025 - 19:24

LAPORAN : Petugas DPM-PTSP Bengkulu Selatan membantu pelaku usaha yang ingin melaporkan perkembangan usaha triwulan IV -wawan-radarselatan.bacakoran.co

batas waktu pelaporan lkpm triwulan iv segera berakhir                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, pihak dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpm-ptsp) kabupaten bengkulu selatan kembali mengingatkan para pelaku usaha yang ada di bengkulu selatan segera menyampaikan pelaporan kegiatan penanaman modal usaha secara rutin.
pelaporan disampaikan berkala setiap triwulan untuk perusahan besar dan enam bulan sekali untuk usaha umkm. 
baca juga:sambut tahun baru 2025, pemkab kaur gelar malam ramah tamah
khusus pelaku usaha mikro kecil dan menengah (umkm) yang belum mengetahui konsekuensi dan keuntungan terkait laporan kegiatan penanaman modal (lkpm) secara rutin.
sehingga tak jarang para pelaku umkm ini seakan mengabaikan untuk melakukan lkpm setiap waktunya.
baca juga:4.300 bidang kebun kelapa sawit masyarakat bengkulu selatan didata
apalagi, sekarang ini kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan lkpm triwulan iv tahun 2024 tinggal menyisakan waktu kurang dua pekan lagi. batas akhir pelaporan lkpm triwulan iv tanggal 10 januari 2025.  
kepala dpm-ptsp bengkulu selatan, dr. e. edwin pramana mt, mm mengatakan, setiap usaha yang dimiliki masyarakat wajib melakukan lkpm setiap tiga bulan sekali khusus usaha besar, untuk umkm minimal enam bulan sekali.
baca juga:selamat! 24 personel polres kaur mendapatkan kenaikan pangkat
hal ini agar usaha mereka bisa terdafar disistem online single submission (oss) yaitu perizinan berusaha terintegritas secara elektronik. 
"dengan aktif melakukan pelaporan lkpm, maka para pelaku usaha tersebut bisa semakin maju, karena mereka terdaftar.
baca juga:pemkab seluma berikan reward kepada atlet peraih medali
apalagi untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah dan mendapatkan berbagai jenis bantuan, umkm wajib aktif dan terdaftar di aplikasi oss," kata edwin.
disampaikan edwin, para pelaku usaha dan umkm tidak melakukan pelaporan lkpm, maka usaha mereka tidak terdaftar dalam akses sistem aplikasi oss. sehingga, konsekuensi peluang kerjasama dengan pemerintah pasti tidak akan bisa.
baca juga:kasat reskrim bersama 7 perwira jajaran polres seluma mendapat kenaikan pangkat
hal ini tentu sangat merugikan pelaku usaha itu sendiri. mengingat, untuk kerjasama dengan pemerintah, yang terpenting itu  perusahan atau umkm yang aktif dan telah terdaftar di aplikasi oss.
untuk itu, lanjut edwin, guna mempermudah pelaku umkm dalam menyampaikan laporan usahanya melalui dpm-ptsp bengkulu selatan. 
baca juga:operasi lilin berakhir, tahun baruan di bengkulu selatan aman
"bagi pelaku usaha atau umkm yang tidak aktif juga akan mendapatkan konsekuensi diantaranya susah mendapatkan pinjaman dari perbankan.
sebab, jika usahanya tidak aktif, maka dipastikan pinjaman sulit dicairkan, selain itu juga akses usaha mereka di aplikasi oss dipersulit kedepanya maka segera sampaikan laporan di aplikasi oss,” pungkasnya. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan