RadarSelatan.bacakoran.co, BENGKULU - DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menandatangani kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi -istimewa-radarselatan.bacakoran.co
Dalam KUA PPAS tersebut, prioritas utama anggaran APBD 2025 akan mengacu dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang fokus pada kegiatan rutin dan pembangunan infrastruktur. KUA PPAS tahun 2025 disepakati untuk pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.411.915.605.400. Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.451.915.605.400.
BACA JUGA:Besok KPU Seluma Rapat Pleno Hasil Coklit Mata Pilih, Jumlah TPS Berpotensi Berubah
BACA JUGA:Antisipasi Kerusuhan, Polres Seluma Gelar Rakor Lintas Sektoral
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini belum mencapai target Rp 3 triliun. "Namun angka tersebut belum termasuk dana alokasi khusus (DAK) atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat," kata Edwar, Kamis (8/8).
BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur di Bengkulu Ditargetkan Tepat Waktu
BACA JUGA:100 Kades di Bengkulu Lolos Seleksi Beasiswa Program Kuliah
Edwar mengatakan, untuk angka pasti pendapatan daerah, banggar masih menunggu rilis resmi dari Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan. Setelah itu banggar akan membahas anggaran secara lebih terperinci. Salah satunya terkait infrastruktur, di mana pada tahun depan bisa lebih fokus lagi mengingatkan APBD sudah kembali normal.
BACA JUGA:119 TPS di Bengkulu Masuk Kategori Sangat Rawan
BACA JUGA:Wabup Bengkulu Selatan Lepas Perpisahan Dokter Internship 2023
"Artinya tahun depan tidak ada membiayai kegiatan Pilkada seperti tahun ini, sehingga difokuskan pada pembangunan infrastruktur," ujar Edwar.
Edwar juga menyebut, anggaran juga akan tersedot oleh pembayaran gaji PPPK yang tahun ini bertambah. Penambahan belanja pegawai ini merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran, namun disisi lain tetap harus dilakukan demi meningkatkan kinerja birokrasi di Bengkulu.
BACA JUGA:Akses Manna-Pagaralam Sempat Lumpuh Empat Jam
BACA JUGA:Kejari Seluma Mulai Periksa Saksi Dugaan Penyerobotan Kawasan Cagar Alam
"Jadi kita harus dapat menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan infrastruktur," pungkasnya.