KOTA MANNA - Waka II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Dodi Martian, S.Hut, MM menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan anggaran yang memperhatikan seluruh sektor mata pencaharian masyarakat.
Meski sebagian besar PDRB masyarakat ditopang sektor pertanian, namun keberadaan masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan juga harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD.
Dodi menilai arah pembangunan daerah harus selaras dengan program nasional, termasuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Kampung Nelayan.
BACA JUGA:Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng
BACA JUGA:25 Mahasiswi Akbid Manna Diwisuda, Kampus Ingatkan Jaga Nama Baik Alumni dan Manfaatkan Ilmu
Menurutnya, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 harus mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan bagi masyarakat nelayan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah kondisi alur Muara Sungai Air Manna. Kawasan tersebut selama ini kerap mengalami pendangkalan, penyempitan, hingga ancaman abrasi yang dinilai membahayakan aktivitas nelayan saat keluar masuk muara.
BACA JUGA:Samsung Galaxy S26 Plus: Desain Baru, Performa Lebih Kuat, dan Kamera Lebih Canggih
Kondisi ini dianggap semakin mendesak untuk ditangani mengingat jalur tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat nelayan di wilayah setempat.
“Selama ini yang dilakukan hanya pengerukan pasir tanpa ada penahan abrasi. Cara seperti itu tidak bisa lagi dipertahankan. Harus ada bangunan permanen sebagai penahan alur untuk mencegah abrasi dan penyempitan muara,” tegas Dodi.
Dikatakan Dodi, pembangunan pembukaan alur serta struktur penahan abrasi di Muara Sungai Air Manna harus menjadi prioritas. Langkah tersebut diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan nelayan, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan.
BACA JUGA:Ujian Susulan TKA Hingga 20 November 2025
BACA JUGA:Polda Buru Pelaku TPPO, Diduga Masih Ada Korban Lain
Dodi menekankan bahwa keselamatan dan kenyamanan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten BS untuk lebih serius dalam merespon kebutuhan masyarakat nelayan.