RadarSelatan.bacakoran.co, TAIS - Lantaran sering tidak terlihat dalam beberapa kali pelaksanaan rapat paripurna DPRD Seluma. Seluruh camat dan lurah di Kabupaten Seluma diminta untuk bisa hadir dan aktif pada saat pelaksanaan rapat paripurna DPRD Seluma.
DPRD Seluma meminta agar Pemkab Seluma bisa mengkoordinir seluruh pejabat termasuk camat dan lurah. Untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Seluma.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Seluma dari Fraksi Gerindo, Neri Gustiani. Menurutnya, setiap fraksi menyampaikan pandangan, camat dan lurah selalu disebut tapi faktanya tidak ada yang hadir.
BACA JUGA:Dorong Pembangunan Desa Wisata Menuju Desa Mandiri
BACA JUGA:Polisi Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Sungai, Jangan Setrum dan Racun Ikan
Dirinya juga mengharapkan agar Bupati Seluma tegas sehingga camat dan lurah dapat hadir setiap kegiatan rapat paripurna.
"Kami minta kedepan agar seluruh camat dan lurah bisa hadir pada rapat paripurna. Karena selalu disebut yang terhormat para camat para lurah. Namun camat sering tidak hadir, dan lurah sama sekali tidak ada yang hadir. Seharusnya mereka bisa menghargai Bupati Seluma serta bisa hadir pada setiap rapat paripurna," tegas Neri Gustiani kepada wartawan.
BACA JUGA:DPRD Soroti Realisasi PAD Seluma Tahun 2024 Hanya 33 Persen
BACA JUGA:Bahayakan Jaringan Listrik, PLN Pangkas Cabang Pohon Tua di Kota Manna
Disampaikan Neri, kehadiran camat dan lurah juga penting untuk kompak dan menyepakati apa saja yang menjadi keputusan. Hal ini agar dapat mewujudkan Kabupaten Seluma yang Serasan dan Seijoan.
Selain itu, Neri juga mengharapkan agar Raperda tentang perlindungan dan penghormatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat disahkan menjadi Perda.
BACA JUGA:Dinas Dikbud Kaur Anggarkan Rp 1,1 Miliar Untuk 23 PAUD
BACA JUGA:Honda CR-V Hybrid 2026, Nyaman, Efisien, dan Siap Menemani Aktivitas Sehari-hari
Neri juga menyampaikan bahwa sudah sepatutnya camat dan lurah hadir dalam setiap paripurna karena mereka merupakan pelayan masyarakat dan mereka juga harus mematuhi aturannya.
BACA JUGA:Toyota Rush 2025, SUV Keluarga Tangguh dengan Tampilan Baru dan Fitur Lebih Modern
"Kemudian yang selanjutnya kami mengharapkan agar Raperda disabilitas itu mohon diprioritaskan. Sebenarnya Raperda itu yang harus utama. Bukan soal RTRW. Kalau RTRW ini kesannya bisnis. Kalau yang disabilitas itu banyak manfaatnya. Banyak anak-anak disabilitas yang pintar. Bahkan banyak yang layak menjadi ASN. Tetapi mereka keterbatasan dengan aturan. Jadi mohon kiranya Perda disabilitas menjadi prioritas," pungkas Neri.
(rwf)