radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan sinyal reshuffle menteri Kabinet Merah Putih yang dia pimpin.
Presiden akan menindak para menteri yang dinilai belum bisa bekerjasama maksimal. Terbaru pernyataan tegas disampaikan dalam pidatonya di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (5/2).
BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Gas LPG 3 Kg Tetap Bisa Dijangkau Oleh Pelaku UMKM
"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," ujarnya.
Dihadapan awak media Prabowo kembali menegaskan, dia akan menyingkirkan Menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Hal itu juga ia sampaikan menjawab peluang adanya reshuffle atau kocok ulang kabinet pasca 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
BACA JUGA:Kades di Kaur Diminta Jadi Penggerak Ekonomi Desa Melalui BUMDes
"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," tuturnya.
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, pernyataan Presiden Prabowo tersebut sebagai peringatan keras atau kartu kuning terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Agung menilai pernyataan tersebut bukan tidak mungkin memang sengaja disampaikan Prabowo sebagai puncak kekesalannya kepada para menteri yang kerap bermasalah.
BACA JUGA:Tahun 2025 BOS di Kaur Naik Rp 1 Miliar
"Ada dua kata yang ingin saya menggarisbawahi yakni ndablek dan bandel. Artinya itu mungkin puncak dari kekesalan dan kekecewaan Presiden terhadap beberapa peristiwa terakhir yang viral," ujarnya.
Menurutnya kekesalan yang disampaikan Prabowo sangat wajar dikarenakan dirinya sebagai Presiden harus turun tangan untuk mengatasi kegaduhan yang ditimbulkan oleh para Menteri baik secara langsung ataupun melalui perantara.
BACA JUGA:Tips Penting Memilih Jasa Pinjaman Uang Dadakan, Jangan Sampai Terjebak!
"Mulai dari LPG, pagar laut sampai PPN yang tidak jadi naik. Dalam tanda petik Presiden harus menjadi Damkar untuk memadamkan kecerobohan bawahan pembantunya," tuturnya. (**)