KOTA MANNA - Proses seleksi atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk empat jabatan eselon II atau Kepala OPD lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan, sudah memasuki babak akhir. Bahkan tiga nama peserta dengan nilai tertinggi sudah di tangan Bupati BS Gusnan Mulyadi.
BACA JUGA:Gelar Acara Malam Tahun Baru, Polisi Minta Patuhi Aturan Ini
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) BS, H. Abdul Karim, S.Sos mengaku tahapan seleksi terbuka JPTP BS telah selesai dilakukan Panitia Seleksi (Pansel). Dari sepuluh peserta yang mengikuti lelang, tiga besar peraih nilai tertinggi sudah diserahkan kepada bupati.
BACA JUGA:Insentif Tak Dibayar Honorer RSUD Mengeluh ke Dewan
Dari tiga nama tersebut, akan terpilih satu nama untuk dilantik sebagai kepala OPD. Sayangnya, Abdul Karim enggan membocorkan siapa saja tiga nama yang diajukan untuk setiap OPD yang dilelang.
BACA JUGA:Sudah Punya 3 Anak, Pria Beristri Gagahi Siswi SMK
"Ya, tahapan sudah selesai. Untuk Tiga nama yang mempunyai nilai tertinggi itu diserahkan dulu ke PPK. Mereka belum langsung dilantik," tegas Abdul Karim.
BACA JUGA:Akhirnya, Ratusan Honorer Daerah Terima Insentif
Selanjutnya, nama-nama yang diserahkan kepada Bupati akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila KASN memberikan rekomendasi, nama tersebut akan segera dilantik untuk menduduki JPTP yang dilelang. Yakni Kepala BPBD BS, Kepala Disperkim, Kepala Dispenda BS dan Kepala Diskominfo BS.
BACA JUGA:Rekening Caleg Diduga Dibobol, Uang Rp140 Juta Raib
"Tergantung rekomendasi KASN. Kalau cepat keluar, langsung dilakukan pelantikan sesegera mungkin," tegas Abdul Karim.
Lelang JPTP dilakukan untuk mengisi kekosongan pejabat eselon II yang ada. Hanya posisi jabatan Dinas Pertanian yang belum dilakukan lelang jabatan karena pejabat lama dinonaktifkan.
Abdul Karim mengaku lelang JPTP akan kembali dilakukan pada tahun depan. Pasalnya beberapa pejabat sudah memasuki masa pensiun sehingga kursi jabatan akan kembali mengalami kekosongan.
“Benar, tahun depan kembali dilakukan lelang terbuka. Tetapi tetap, keputusannya menunggu dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian,” pungkas Abdul Karim. (one)