Menteri Investasi Minta Presiden Naikkan Tukin PNS

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS). Khususnya PNS yang bertugas di Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di daerah.

BACA JUGA:ASN Wajib Hati-hati Bermedsos Ditahun Politik

Bahlil menilai sudah sewajarnya Tukin PNS di Kementerian Investasi dan DPMPTSP di daerah dinaikkan, karena merekalah yang mendatangkan pendapatan dari sektor pajak.

BACA JUGA:Jaksa Kumpulkan Seluruh Kepala SMP, Ada Apa?

Bahlil membandingkan tukin yang diterima PNS di Kemterian Investasi dengan tukin PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

BACA JUGA:Jualan Petai

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak (Jokowi), tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini pak kata mereka 'kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 beberapa hari lalu.

BACA JUGA:Banyak Randis Nunggak Pajak, Pemprov Lakukan Langkah Persuasif

Peran Kementerian Investasi sangat penting dalam mendatangkan pemasukan negara. Tanpa instansinya, penanaman modal tidak bisa masuk dan membayar pajak di Indonesia.

BACA JUGA:Canangkan Program Ajak Siswa Sekolah Berani Kuliah

Di tempat yang sama, Jokowi berpesan agar Kementerian Investasi bisa melayani investor dengan baik, termasuk dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan. Dengan demikian, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai. (**)