Bupati Kaur Berharap GTRA Tuntaskan Konflik Agraria

Reporter: Julianto |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 20 Aug 2024 - 19:05

GTRA: Kegiatan pembahasan GTRA yang digelar Pemkab Kaur-julianto-radarselatan.bacakoran.co

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaur Rahdian Suryo Anindito, S.Si juga menyampaikan, rapat integrasi penataan aset dan penataan akses ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria.

Terutama dalam menyelesaikan permasalahan lahan perkebunan dan lainnya bisa tuntas. Sehingga ke depan nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaur.

“Beberapa lokasi eks pelepasan HGU PT CBS yang sudah kita tindak lanjuti dan sudah kita lepas sekitar 390 hektar. Juga kita disini sudah menentukan plot projek kampung agraria yakni desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan,” tutupnya. (jul)

bupati kaur berharap gtra tuntaskan konflik agraria                            radarselatan.bacakoran.co - bintuhan, bupati kaur h. lismidianto berharap tim gugus tugas reforma agraria (gtra) untuk menuntaskan atau menyelesaikan semua permasalahan pertanahan yang ada di kaur. 
harapan ini disampaikan bupati saat membuka rapat integrasi penataan aset dan penataan akses yang digelar gtra di aula hotel gran seven one kaur, selasa 20 agustus 2024.
baca juga:kasus dbd di bengkulu turun hingga 50 persen
baca juga:dewan kebut pembahasan apbd perubahan 
“saya mengapresiasi inisiasi dari bpn atau gtra dalam melakukan penataan aset untuk mengelola konflik agraria demi kebijakan penyelesaian yang lebih cepat,” ujar lismidianto.
menurutnya dengan adanya perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria yang memberikan arah yang lebih konkrit tentang pelaksanaan reforma agraria.
baca juga:simak! ini panduan pendaftaran cpns pemprov bengkulu secara online
baca juga:bahlil calon tunggal, jokowi berpeluang jadi ketua dewan pembina
hal ini merupakan agenda mewujudkan keadilan penyelesaian penguasaan, dalam dalam ketimpangan penggunaan pemanfaatan tanah.
reforma agraria dimaknai sebagai penataan aset dan penataan akses. penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian rekomendasi dan seterusnya akan ditindak lanjuti menjadi tanda bukti kepemilikan atas tanahnya.
baca juga:pan serahkan b1kwk usai kongres, benarkah mengusung rifa’i tajudin?
baca juga:disnakertrans kaur terbitkan 17 rekom paspor cpmi
sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi dan pendampingan.
“skema reforma agraria harus ada kesinambungan antara aset dan akses. sehingga, nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.
baca juga:pembahasan rapbd perubahan seluma 2024 terus dikebut
baca juga:setelah pkb, giliran pks akan berikan b1 kwk untuk erjon
sementara itu, kepala badan pertanahan nasional (bpn) kaur rahdian suryo anindito, s.si juga menyampaikan, rapat integrasi penataan aset dan penataan akses ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria.
terutama dalam menyelesaikan permasalahan lahan perkebunan dan lainnya bisa tuntas. sehingga ke depan nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kaur.
baca juga:masa jabatan menghitung hari, dprd seluma kebut pembahasan rapbd perubahan 
baca juga:pengelolaan ddts, pemprov bengkulu libatkan pihak ketiga
“beberapa lokasi eks pelepasan hgu pt cbs yang sudah kita tindak lanjuti dan sudah kita lepas sekitar 390 hektar. juga kita disini sudah menentukan plot projek kampung agraria yakni desa pasar lama kecamatan kaur selatan,” tutupnya. (jul)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 21 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan