Enggan Bayar Pajak, 10 Mantan Kades Terancam

Reporter: Julianto |

Editor: Sahri Senadi |

Senin , 05 Feb 2024 - 18:27

Enggan Bayar Pajak, 10 Mantan Kades Terancam-Julianto-radarselatan.bacakoran.co

enggan bayar pajak, 10 mantan kades terancam                            bintuhan, radarselatan.bacakoran.co - hingga awal bulan ini masih terdapat 10 desa lagi di kabupaten kaur yang tak kunjung membayar pajak dana desa (dd) ke rekening pajak negara.
akibatnya jika pajak ini tidak dilunasi maka para mantan perangkat desa termasuk kades di desa yang belum melunasi pajak tersebut terancam berurusan dengan hukum.
baca juga:masa tenang, apk caleg dan partai wajib diturunkan
baca juga:pertanyakan usulan perbaikan jalan dan jembatan, pemkab seluma datangi bpjn
dana seksi perdata dan tata usaha negara (datun) kejari kaur membukukan masih terdapat rp 110 juta lebih pajak dasna desa yang  belum dibayarkan. 
baca juga:kpu bengkulu selatan pastikan kpps siap bekerja, honor?
baca juga:bupati siapkan bantuan alat kesenian
"ada 10 desa yang belum melunasi pajak, ini kami masih menunggu, kalau tidak ada itikad baik akan kita layangkan surat panggilan," ujar kajari kaur muhamad yunus, sh, mh, melalui kasi datun dwi pranoto, sh, didampingi kasi intelejen andi pebrianda, sh, mh kepada wartawan, kemarin 5 februari 2024.
baca juga:buku bengkulu hebat segera masuk ipusnas
baca juga:sekda: wujudkan reformasi birokrasi
disebutkannya 10 desa yang bandel itu yakni desa tanjung iman dan sulawangi kecamatan tanjung kemuning, desa bandu agung dan pancur negara kecamatan kaur utara.
baca juga:lakukan pendampingan tpk, untuk pencegahan stunting
selian itu ada desa jembatan dua kecamatan kaur selatan. sementara di kecamatan maje ada desa linau, penyandingan dan muara jaya. sedangkan di kecamatan tetap ada desa suka banjar dan kepahyang.
baca juga:bupati optimis siaran televisi digital mengudara di bengkulu selatan
"yang paling besar itu di desa muara jaya nominalnya rp 31 jutaan dan desa linau sebesar rp 21 jutaan," terangnya. 
baca juga:jalin sinergitas untuk peningkatan kinerja dan program
dijelaskannya pajak desa itu bersumber dari pajak kegiatan dana desa yang seharunya usai membelanjakan barang atau jasa maka desa wajib membayar pajak dengan distor ke kas negara sesuai amanat undang undang. 
baca juga:smk wajib implementasikan kurikulum merdeka
namun rupanya 10 desa di kaur enggan menyetor sehingga terjadi tunggakan pajak. penagihan pajak ini sudah dilimpahkan ke kejari kaur.
"sejak diserahkan kepada kami. tim sudah berhasil menagih dan menyelamatkan uang negara sebesar rp 62 juta lebih dari total 10 desa itu yang  tunggakan rp 172 juta lebih," tutupnya. (jul)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan