Minta Dokumen Izin HGU PT. ABS, Pansus DPRD Bengkulu Selatan Surati Kanwil BPN Provinsi Bengkulu

Ketua Pansus DPRD Bengkulu Selatan untuk PT ABS, Yaumil Hajil Akbar-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Minta dokumen izin hak guna usaha (HGU) PT Agro Bengkulu Selatan (ABS), Pansus DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk PT ABS kirim surat resmi ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bengkulu.

Surat resmi lembaga itu sebagai tindak lanjut dari Kunjungan Pansus ke Kanwil BPN beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Perjalanan Dinas di DPRD Kaur Terus Bergulir

“Kami sudah datang ke Kanwil BPN Provinsi Bengkulu untuk menanyakan dokumen izin HGU PT. ABS,” kata Ketua Pansus DPRD Bengkulu Selatan untuk PT ABS, Yaumil Hajil Akbar.

BACA JUGA:Tuntut Pencairan ADD, Kades dan Perangkat Desa di Seluma Gelar Demo, Bupati: Pasti Dibayarkan!

Disampaikan Yaumil, Kanwil BPN membenarkan izin HGU sudah terbit. Namun Pansus meminta bukti tertulis, yang belum dapat dipenuhi pihak BPN.

“Alasan BPN harus bersurat dari lembaga, makanya surat resmi sudah kami kirim ke Kanwil BPN Bengkulu,” sambung Yaumil.

BACA JUGA:Rohidin

Dikatakan Yaumil, pihak Kanwil BPN Provinsi Bengkulu membenarkan izin HGU PT ABS sudah diterbitkan untuk lahan seluas sekitar 400 hektar. Hal itu sesuai dengan informasi yang sudah diterima Pansus sebelumnya.

BACA JUGA:Pemda Komitmen Tingkatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Memang kami sudah dapat informasi kalau izin HGU PT ABS sudah terbit. Tapi kami ingin dokumen yang tertulisnya untuk memastikan itu. Makanya kami minta Kanwil BPN memberikan salinan dokumen izin HGU tersebut,” ujar Yaumil.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih Tanpa Korupsi

Dikatakan Yaumil, setelah dokumen izin HGU diterima dari Kanwil BPN, Pansus akan memanggil pihak PT ABS untuk meminta keterangan terkait hal tersebut.

Pansus akan menanyakan secara langsung beberapa persoalan yang terjadi, khususnya terkait sengketa lahan dengan masyarakat dan polemik perizinan.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan