Soal Rekomendasi Guru PPG, Kadisdikbud Seluma Diperiksa Jaksa

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Sesuai jadwal yang diagendakan. Senin (26/5/2025), Jaksa Kejari Seluma memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Seluma, Farzian.

Pemeriksaan karena guru agama di bawah jajaran Kantor Kemenag Seluma, bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena rekomendasi dari Kadis Dikbud Seluma.

BACA JUGA:1.116 Nelayan Tercover BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Seluma Siapkan Iuran Rp 150 Juta

Kajari Seluma Eka Nugraha melalui Kasi Inteljen Renaldho Ramadhan, menjelaskan jika pemeriksaan terhadap Kadis Dikbud Seluma di dalam penanganan kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Kantor Kemenag Seluma.

Di dalam proses bisa mengikuti PPG berkat adanya rekomendasi dari Kadis Dikbud Seluma. Sehingga keterangan Kadis Dikbud Seluma dinilai sangat diperlukan.

"Sesuai jadwal yang sudah kami lakukan. Kami melakukan pemanggilan terhadap Kepala Disdikbud Seluma. Pada intinya memang ada kaitan di penyidikan," ujar Kasi Intel Kejari Seluma.

BACA JUGA:Bupati Seluma Sebut Program Lambat Jalan Karena Banyak Kepala OPD Takut Tidak Ditugaskan Lagi

Pemeriksaan Kadis Dikbud Seluma dilakukan sekitar pukul 09.00 wib hingga sore hari. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup di ruang Pidsus Kejari Seluma.

"Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim. Terkait dengan hasil pemeriksaannya nanti setelah pemeriksaannya selesai," ujarnya.

Dalam kasus dugaan Pungli di Kemenag Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dalam proses PPG tahun 2024 saat ini telah naik ke tingkat Penyidikan. 

Diketahui, dalam kasus dugaan Pungli PPG. Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap para guru agama dan beberapa saksi-saksi.

Setidaknya ada sebanyak 26 saksi yang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri.

Kasus ini bermula pada proses guru agama naungan Kemenag Kabupaten Seluma untuk mengikuti pendidikan sertifikasi Guru atau PPG. 

BACA JUGA:Pemkab Kaur Usulkan Bantuan Mobil Damkar Ke Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat