Walhi dan Warga Harap Pansus PT. ABS yang Dibentuk DPRD Bengkulu Selatan Tak “Mandul” Lagi

walhi dan warga harap pansus pt. abs yang dibentuk dprd bengkulu selatan tak “mandul” lagi radarselatan.bacakoran.co - kota manna, walhi bengkulu dan warga pino raya berharap panitia khusus (pansus) yang dibentuk dprd bengkulu selatan untuk menyelesaikan polemik pt. agro bengkulu selatan (abs) tidak “mandul” lagi. harus ada rekomendasi yang kuat sebagai solusi menyelesaikan persoalan pt abs dengan masyarakat yang sudah terjadi bertahun-tahun. baca juga:komitmen kabupaten layak anak, stakeholder harus terlibat dalam perlindungan anak baca juga:gubernur bengkulu minta pelajar jalan kaki, ternyata ini yang menjadi alasannya! “kami tahu kalau dprd membentuk pansus untuk pt abs ini bukan yang pertama, dulu juga pernah dibentuk pansus seperti ini, tapi persoalan ini belum juga selesai. kami berharap pansus yang sekarang ini dapat segera menyelesaikan persoalan ini,” kata anggota walhi bengkulu, julius. julius berharap pansus dprd benar-benar memperjuangkan suara rakyat, khususnya masyarakat pino raya yang mempertahankan tanah yang dirampas. baca juga:spmb siap dilaksanakan, ini 4 jalur penerimaan yang harus diisi baca juga:edarkan sabu-sabu 1,3 kilogram, kurir paket diringkus polda bengkulu walhi mendesak agar pansus bisa mendapatkan dokumen izin hgu yang diklaim pt abs sudah terbit, termasuk peta perolehan lahan yang diduga dipalsukan oleh perusahaan. hal senada disampaikan perwakilan aliansi peduli pino raya, puji. ia mempertanyakan pt abs menelantarkan lahan seluas ribuan hektar selama bertahun-tahun. hal itu secara tidak langsung menunjukan kalau perusahaan tersebut tidak serius mengurus perizinan dan menggarap lahan yang tersedia. baca juga:pembangunan mall of ampera ditunda, ini alasannya baca juga:kapolda pantau kesiapan operasional personel polresta bengkulu “pt abs menelantarkan lahan yang sesuai izin lokasi seluas 2.950 hektar pada iup-b yang terbit tahun 2013 dan diperpanjang tahun 2015. bahkan ditahun 2025 ini, perusahaan juga tidak melengkapi perizinan, sebelum pada 25 februari lalu saat kami hearing di bpn kalau izin hgu sudah terbit. tapi hal itu berbanding terbalik dengan putusan mahkamah konstitusi yang menyebut izin iup dan izin hgu perusahaan perkebunan harus terbit berbarengan,” ujar puji. baca juga:tenaga honorer guru di kaur desak pembayaran insentif baca juga:dewan pertanyakan progres pengerukan alur pulau baai yang dinilai lamban sebelumnya, ketua pansus pt abs, yaumil hajil akbar menyampaikan kalau pihaknya akan menuntaskan polemik pt abs dengan masyarakat. pihaknya akan menelusuri dokumen perizinan dan persoalan lain yang menyangkut dengan perusahaan tersebut. (yoh)

Tag

• # polemik pt. abs
• # pt. abs
• # walhi bengkulu
• # dprd bengkulu selatan

Share

• 
• 
• 
• 
•