Pemkab Bengkulu Selatan Tanggung Biaya Korban Penembakan di PT. ABS dan Bentuk Tim Khusus

radarselatan.bacakoran.co - BENGKULU, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan menanggulangi biaya pengobatan dan perawatan semua warga yang menjadi korban penembakan oleh petugas keamanan dampak konflik agraria di PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) pada Senin, (24/11/2025).

Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menyebut pihaknya telah meminta rumah sakit untuk melakukan penanganan yang dibutuhkan para korban. 

"Kemarin saya bilang dengan rumah sakit untuk tidak membicarakan soal biaya dulu. Insyaallah, kita lakukan penanggulangan. Namanya juga darurat, ini kan bagian bencana juga," kata Rifai yang ditemui di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (25/11).

BACA JUGA:Bupati Pastikan Situasi Bengkulu Selatan Kondusif Pasca Penembakan 5 Warga di PT. ABS

Menurut Rifai, meskipun sudah mendapatkan penanganan medis dan tertangani dengan baik, dua orang di antaranya harus dirujuk ke RSM Yunus Bengkulu karena kondisinya lebih parah.

Pengobatan yang dilakukan di RSM Yunus Bengkulu guna memastikan kesehatannya tertangani dengan baik. 

"Kita minta tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang cepat tanggap," kata Rifai. 

BACA JUGA:Potensi Desa di Bengkulu Selatan Harus Terus Dikembangkan

Terkait penanganan konflik agrarianya, Rifai memastikan akan membentuk tim yang akan bekerja guna mencari formulasi penanganan, dengan melibatkan pihak agraria, pemerintah desa dan pihak terkait untuk mencari solusi sekaligus langkah antisipasi agar keadaan tidak semakin memanas. Tim dibentuk setelah persoalan pengobatan terhadap kelima korban tersebut tuntas. 

"Setelah itu kami akan rapat dulu Forkopimda (Forum kominikasi pimpinan daerah) rapat dulu untuk langkah antisipasi. Baru kita bergerak ke situ bersama-sama," ujar Rifai. 

BACA JUGA:Dukung Peningkatan Kualitas Layanan KB Dan Kesehatan Reproduksi Melalui Aplikasi SIRIKA

Dalam kesempatan ini, Rifai juga meminta agar masyarakat menjaga kondusifitas dan tidak menyampaikan informasi yang provokatif, apalagi kondisi di lapangan masih panas.

Untuk penanganan kasus, Rifai mengatakan pemerintah sudah berkoordinasi dengan semua pihak khususnya aparat penegak hukum terutama terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senjata tajam.          

"Kita serahkan prosesnya kepada pihak hukum. Kami (pemerintah) hanya bersifat membina, mengedukasi masyarakat," kata Rifai.