Wagub Bengkulu Paparkan Kondisi Alur Pelabuhan Pulau Baai ke DPR RI

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian memaparkan kondisi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai kepada DPR RI. Mian meminta penanganan masalah pendangkalan alur dapat dipercepat. 

Pasalnya aktivitas pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang terjadi beberapa bulan ini membuat tersendatnya mobilisasi barang dan jasa di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Bupati Kaur Bakal Tindak Oknum Kades dan ASN Nikah Siri Tanpa Izin Istri Sah

"Saat ini masalah pendangkalan alur pulau baai yang menjadi garda terdepan masuknya ĺogistik terjadi stag (jalan di tempat) akibat terakumulasi bertahun tahun tidak pernah diselesaikan secara serius" kata Mian, Kamis (1/5/2025). 

BACA JUGA:Mutasi Kendaraan Bermotor, Masyarakat Bengkulu Akan Diberikan Keringanan Pajak

Menurutnya, permasalahan pendangkalan alur pelabuhan pulau baai yang terjadi saat ini sebagai bukti bahwa masalah pendangkalan alur yang sudah terjadi sejak beberapa tàhun belakang memang tidak dilakukan penanganan secara serius oleh PT. Pelindo Bengkulu.

BACA JUGA:Proyek MCK Miliaran Rupiah di Bengkulu Selatan Amburadul, Masyarakat Kecewa

"Pelindo menangani ini tidak komprenshif sehingga pelabuhan pulau baai tiga bulan ini lumpuh total. Dampaknya arus pada mobilisasi barang jasa, kelangkaan BBM, Ekonomi biaya tinggi dan aktivitas batubara yang melalui pulau baai itu berhenti," kata Mian.

BACA JUGA:Polres Seluma

Selain mobilisasi barang dan jasa yang tersendat, aktivitas pengisian BBM di SPBU mengalami antrean karena kapal pengiriman BBM yang datang menuju Pelabuhan Pulau Baai tak mampu bersandar akibat alur yang dangkal.

Untuk itu pihaknya berharap Komisi DPR RI agar Provinsi Bengkulu diberikan perhatian serius.

BACA JUGA:JPU KPK Bakal Hadirkan Kepala OPD Hingga Bupati Dalam Persidangan Rohidin

"Pak gubernur sudah menyampaikan masalah ini ke Kemenhub dan saya sudah juga menemui Ketua komisi V agar mendapatkan perhatian serius," kata Mian. 

Mian juga meminta agar gagasan pendangkalan alur pulau baai yang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD agar dapat diback up regulasinya.