Kasus Pembebasan Lahan, Murman Effendi Kembali Diperiksa di Lapas

Reporter: Fauzan |

Editor: Sahri |

Senin , 03 Mar 2025 - 18:00

Kasi Pidsus Ahmad Ghufroni-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

kasus pembebasan lahan, murman effendi kembali diperiksa di lapas                            radarselatan.bacakoran.co, tais - untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pemkab seluma tahun 2009 hingga tahun 2011 lalu.
jaksa penyidik pidsus kejari seluma kembali memeriksa mantan bupati seluma h murman effendi, bersama dengan mantan kepala badan pertanahan nasional (bpn) seluma djasran harbab. 
baca juga:pengembangan potensi kawasan ekonomi perdesaan perlu kerjasama
pemeriksaan dilakukan oleh jaksa kejari seluma pada senin (3/3) di lapas malabero bengkulu. hal ini karena keduanya juga sedang ditahan dalam kasus tukar guling lahan pemkab seluma tahun 2008 lalu. 
kajari seluma eka nugraha didampingi kasi pidsus ahmad ghufroni membenarkan mengenai hal ini. 
"untuk menuntaskan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan. saat ini kami mendalami lagi pemeriksaan. terhadap mantan bupati seluma serta mantan kepala bpn seluma," tegas kasi pidsus kepada wartawan. 
sebelumnya, jaksa kejari seluma sudah memeriksa lima mantan pejabat pemkab seluma. termasuk diantaranya mantan sekda seluma.
baca juga:mpp bengkulu selatan butuh kelengkapan fasilitas 
kasi pidsus mengatakan perkembangan penyidikan sejauh ini, jaksa menemukan fakta baru terkait persyaratan dalam pengajuan surat perintah membayar (spm) dan surat perintah pencairan dana (spp) dalam proyek pembebasan lahan ini. 
dugaan awal mengarah pada kemungkinan adanya pelanggaran prosedur dalam pencairan dana, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
"pada tahapan pencairan anggaran, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk siapa yang berwenang mencairkan dana dan siapa yang mengeluarkan perintah pembayaran.
jika dalam proses ini ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian, maka kami bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab," tegas kasi pidsus. 
baca juga:pastikan keamanan takjil, dinkes dan bpom akan lakukan pemeriksaan
untuk diketahui dalam mengusut kasus pembebasan lahan ini, kejari seluma telah mengajukan permintaan kepada kjpp untuk memastikan nilai jual objek pajak (njop) lahan, sedangkan kap untuk mengolah atau audit data yang nantinya akan mengarah kepada jumlah kerugian negara.
saat ini mereka  masih akan melakukan sinkronisasi seluruh data yang ada sehingga "bidikan" nya tidak meleset.
adapun total anggaran pembebasan lahan dalam rentang 2009 hingga 20211 tersebut diketahui mencapai rp 11 miliar, dengan rincian luas lahan pada tahun 2009 seluas 20 hektare, pada tahun 2010 seluas 18 hektare, dan terakhir tahun 2011 seluas 16 hektar. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 4 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan