OPD Diminta Responsif Tanggapi Keluhan Masyarakat

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diminta responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat.

Hal ini dalam rangka mendorong optimalisasi pelayanan publik serta pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BACA JUGA:Pertamina Keluarkan Biaya Dua Kali Lipat Distribusikan BBM

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan, OPD tidak bisa lagi bekerja setengah hati. WTP adalah indikator penting tata kelola keuangan. 

"Semua OPD harus kompak dan fokus," tegas Gubernur, Minggu (4/5). Helmi juga menyoroti peran aktif media sosial sebagai kanal komunikasi dengan masyarakat.

Ia meminta seluruh OPD memanfaatkan media sosial secara bijak dan responsif, terutama dalam menanggapi keluhan publik terkait infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan seperti BPJS gratis.

BACA JUGA:423 CJH Kloter Pertama Bengkulu Diberangkatkan

"Jangan diam saja di media sosial. Kalau ada warga mengeluh soal jalan rusak, sekolah, atau BPJS gratis, itu harus langsung ditindaklanjuti," ujarnya.

Terkait efisiensi anggaran, Helmi mengingatkan bahwa perjalanan dinas harus dilakukan sesuai kebutuhan dan perintah kerja yang jelas. Setiap kegiatan harus terukur dan memiliki dampak nyata terhadap kinerja.

"Kita harus bijak menggunakan anggaran. Perjalanan dinas harus berdasarkan urgensi dan hasilnya harus terukur," ujar Helmi.

BACA JUGA:Polisi Dalami Dugaan Penggelapan Dana Masjid Al-Hikmah Desa Tangga Batu

Gubernur juga meminta OPD memperhatikan perawatan aset dan fasilitas milik pemerintah, termasuk rumah dinas, kendaraan operasional, hingga mess/rumah dinas.

"Fasilitas ini dibangun dengan uang rakyat. Gunakan dengan benar, rawat dengan baik, dan perhatikan SDM di setiap OPD," pungkas Helmi. (cia)