Pemprov Bengkulu Berpeluang Gunakan Tenaga Kerja Outsourcing

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mempertimbangkan penggunaan jasa pekerja outsourcing untuk mengisi kekosongan tenaga kerja.

Kebijakan ini diambil di tengah adanya kebijakan nasional terkait penghapusan tenaga honorer non-database oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA:Ipda Kaur Bentuk Tim Pemeriksa Laporan Nikah Siri Oknum Kades dan ASN

Penjabat Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, penggunaan jasa outsourcing itu masih dijajaki.

"Kia sedang mempertimbangkan penggunaan jasa outsourcing untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. Karena aturan Menpan RB tidak lagi memperbolehkan mempekerjakan honorer yang non database," kata Herwan, Minggu (4/5/2025).

BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi DD Jeranglah Tinggi Akhirnya Ada Titik Terang

Herwan mengatakan pekerja outsourcing saat ini juga banyak ditampung oleh perusahaan. Hal ini sangat membantu dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu. Pasalnya, banyak pekerja di Bengkulu yang membutuhkan pekerjaan.

"Kita sangat mengapresiasi perusahaan yang telah membantu pemerintah dalam membuka akses kerja bagi masyarakat," ujar Herwan.

BACA JUGA:Heboh Pelaku Hipnotis Gentayangan di Bengkulu Selatan, Polisi Sarankan Lakukan Hal Ini

Herwan juga mengatakan hadirnya aplikasi Loker Merah Putih yang disediakan pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan inovasi digital yang memudahkan para pencari kerja terhubung dengan perusahaan.

"Aplikasi Loker Merah Putih jadi solusi modern yang mampu membantu para pencari kerja," katanya.

BACA JUGA:170 CJH Seluma Dilepas Wabup di Masjid Agung Baitul Falihin

Sebelumnya, anggota Komisi IV DRD Provinsi BEngkulu Edwaar Samsi mengatakan, penerapan skema outsourcing dinilai menjadi satu-satunya peluang bagi honorer non database BKN untuk kembali bekerja di Pemprov Bengkulu.

Ada beberapa posisi yang bisa diterapkan dengan skema outsourcing ini. Seperti petugas jaga malam atau security, pramusaji, dan cleaning service.