Catat, Ini Tarif dan Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2025

Reporter: Andri Irawan |

Editor: Andri Irawan |

Sabtu , 22 Feb 2025 - 10:41

Catat, Ini Tarif dan Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2025 -istimewa-radarselatan.bacakoran.co

6. Outlet oksigen dan perlengkapan medis lainnya

Kebijakan ini diterapkan secara bertahap hingga 30 Juni 2025. Namun, tidak berlaku bagi unit rawat inap khusus seperti perinatologi, pasien jiwa, ruang intensif, dan fasilitas perawatan tertentu lainnya.

Tarif Iuran BPJS Kesehatan 2025

Meskipun sistem KRIS mulai diterapkan, tarif iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami perubahan signifikan selama masa transisi. Penyesuaian tarif akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025 setelah evaluasi fasilitas layanan kesehatan.

Saat ini, tarif iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan berikut:

- Kelas 1: Rp150.000 per bulan

- Kelas 2: Rp100.000 per bulan

- Kelas 3: Rp42.000 per bulan (dengan subsidi Rp7.000 dari pemerintah)

Walaupun masih terdapat perbedaan tarif, semua peserta akan mendapatkan layanan medis yang sama, seperti konsultasi dokter, obat-obatan, dan pemeriksaan laboratorium.

Bagi pekerja formal (PPU), iuran akan dipotong langsung dari gaji oleh pemberi kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Selain tarif iuran, sistem denda keterlambatan pembayaran juga menjadi perhatian.

catat, ini tarif dan denda keterlambatan pembayaran iuran bpjs kesehatan terbaru 2025                             radarselatan.bacakoran.co - pemerintah kembali memperbarui sistem bpjs kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan nasional (jkn).
perubahan ini mencakup aturan terbaru mengenai fasilitas perawatan, tarif iuran, serta sistem denda keterlambatan pembayaran.
baca juga:iuran bpjs belum dibayarkan, pemkab seluma dahulukan bayar tpp
lantas, apa saja yang berubah dalam aturan bpjs terbaru? simak informasi lengkapnya berikut ini.
pada 8 mei 2024, pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga dari perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
salah satu perubahan utama dalam aturan ini adalah penerapan sistem kelas rawat inap standar (kris). kris akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, sehingga seluruh peserta bpjs kesehatan mendapatkan layanan yang setara tanpa perbedaan kelas.
baca juga:tunggakan bpjs pemkab seluma capai rp 2 miliar
kris mengatur standar fasilitas ruang perawatan, termasuk:
1. kapasitas tempat tidur dan kelengkapannya
2. pencahayaan dan ventilasi ruangan
3. kamar mandi dalam dengan standar aksesibilitas
baca juga:bpjs ketenagakerjaan tawarkan beasiswa! per tahun rp12 juta, catat syarat dan cara klaimnya
4. pembagian ruang rawat berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit
5. tirai atau partisi antar tempat tidur
6. outlet oksigen dan perlengkapan medis lainnya
kebijakan ini diterapkan secara bertahap hingga 30 juni 2025. namun, tidak berlaku bagi unit rawat inap khusus seperti perinatologi, pasien jiwa, ruang intensif, dan fasilitas perawatan tertentu lainnya.
baca juga:pemkab kaur bakal cicil tunggakan iuran bpjs kesehatan 2023-2024
tarif iuran bpjs kesehatan 2025
meskipun sistem kris mulai diterapkan, tarif iuran bpjs kesehatan tidak mengalami perubahan signifikan selama masa transisi. penyesuaian tarif akan ditetapkan paling lambat 1 juli 2025 setelah evaluasi fasilitas layanan kesehatan.
saat ini, tarif iuran bpjs kesehatan masih mengacu pada ketentuan berikut:
- kelas 1: rp150.000 per bulan
- kelas 2: rp100.000 per bulan
baca juga:1700 pelaku usaha perikanan akan dilindungi bpjs ketenagakerjaan
- kelas 3: rp42.000 per bulan (dengan subsidi rp7.000 dari pemerintah)
walaupun masih terdapat perbedaan tarif, semua peserta akan mendapatkan layanan medis yang sama, seperti konsultasi dokter, obat-obatan, dan pemeriksaan laboratorium.
bagi pekerja formal (ppu), iuran akan dipotong langsung dari gaji oleh pemberi kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
baca juga:orang tua diimbau segera daftarkan bayi baru lahir sebagai peserta bpjs kesehatan
denda keterlambatan pembayaran iuran bpjs kesehatan
selain tarif iuran, sistem denda keterlambatan pembayaran juga menjadi perhatian.
berdasarkan perpres nomor 64 tahun 2020, peserta yang terlambat membayar iuran dan membutuhkan layanan rawat inap akan dikenakan denda sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan awal, dengan ketentuan:
- maksimal denda yang dikenakan adalah rp30.000.000
baca juga:cara dan syarat membuat bpjs kesehatan secara online dan offline! cek biaya berdasarkan kelas 
- tunggakan iuran yang diperhitungkan maksimal 12 bulan
- untuk peserta ppu, denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja
denda ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran demi kelangsungan program jkn.
dengan adanya aturan bpjs kesehatan terbaru ini, masyarakat diharapkan lebih memahami perubahan dalam sistem layanan, tarif iuran, serta denda keterlambatan.
baca juga:pemprov bengkulu anggarkan bpjs kesehatan untuk 55 ribu peserta
pastikan untuk terus memantau perkembangan kebijakan agar tetap mendapatkan manfaat kesehatan secara optimal. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Selatan 2 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan