Pemdes Harus Pastikan 20 Persen Anggaran DD Untuk Ketahanan Pangan

Kecamatan Pasar Manna mensosialisasikan teknis penggunaan DD tahun 2025 -wawan-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pemberdayaan Daerah Tertinggal (Permendes-PDT) RI telah ditetapkan penggunaan 20 persen Dana Desa (DD) untuk mendukung ketahanan pangan. Ketentuan ini harus dipedomani setiap Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Bengkulu Selatan.
Dengan pengelolaan yang profesional yang dapat melibatkan BUMDes, agar hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
BACA JUGA:Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Siap Dimulai
BACA JUGA:34 CJH Kaur Sudah Lunasi BPIH
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Nuzmanto M.Adil, ST melalui PPTK DD dan ADD, Ujang Ali, S.Sos mengingatkan, kembali setiap Pemerintah Desa di Bengkulu Selatan agar mematuhi ketentuan dari Kemendes PDT RI yang menegaskan bahwa minimal 20 persen Dana Desa (DD) tahun 2025 ini harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan desa.
"Kemendes PDT RI telah mengeluarkan aturan yang menekankan pentingnya pengembangan ketahanan pangan di desa. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat swasembada pangan di setiap desa," kata Ujang Ali.
BACA JUGA:Kinerja PKB Dievaluasi, Harus Sejalan Dengan Upaya Penurunan Stunting
BACA JUGA:Prabowo Lantik Satu Menteri dan 6 Pejabat Tinggi, Kabar Reshuffle Tebukti
Dikatakan Ujang Ali, Permendes Nomor 2 Tahun 2024 ini menjadi pedoman atau acuan bagi setiap Pemerintah desa untuk dalam menyusun RAPBDes guna mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat di desa.
Apalagi, untuk penggunaan dana desa pada tahun 2025 ini diutamakan mendukung pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga program ketahanan pangan.
BACA JUGA:Kejari Seluma Ploting Ulang Lahan Pembebasan Kantor Pemkab Seluma
BACA JUGA:Menjelang Putusan MK, Situasi di Bengkulu Selatan Kondusif
“Kami mengharapkan Pemdes mematuhi ketentuan pengalokasian anggaran sesuai skala prioritas,” pungkas Ujang Ali. (one)